Jakarta – Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, memberikan tanggapan terkait isu kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang mendapat protes dari Malaysia. Menurutnya, penyelesaian masalah karhutla di Indonesia memerlukan kolaborasi dari berbagai pihak.
“Tidak mungkin satu pihak saja yang dapat menanganinya, terutama jika hanya mengandalkan pemerintah daerah. Diperlukan dukungan dari kekuatan nasional, termasuk TNI, Polri, BNPB, serta Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup. Oleh karena itu, penanganan ini tidak bisa dilakukan oleh satu sektor saja,” ungkap Tito saat memberikan keterangan kepada wartawan di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, pada hari Senin, 12 Oktober 2026.
Tito menjelaskan bahwa sebagian besar lahan yang terbakar di Indonesia adalah lahan gambut. Ia menekankan bahwa pemadaman lahan gambut membutuhkan penggunaan volume air yang sangat besar.
Lahan yang telah terbakar tidak dapat dipadamkan dengan cara yang sembarangan. Menurut Tito, pemerintah perlu berkolaborasi dengan menggunakan teknologi modifikasi cuaca untuk membantu proses pemadaman.
“Saya berharap kolaborasi ini menjadi sangat penting. Dalam hal lahan gambut, yang saya ketahui hanya dapat dipadamkan dengan volume air yang besar. Ini bisa melalui hujan alami atau dengan hujan buatan,” jelasnya.
Selain itu, Tito juga menekankan pentingnya mengalirkan air dalam jumlah yang banyak, misalnya melalui sistem irigasi. Air dapat diambil dari berbagai sumber, seperti sungai, danau, waduk, atau bendungan, untuk membantu memadamkan api.
Oleh karena itu, Tito sudah memberikan instruksi kepada seluruh kepala daerah di Indonesia untuk melakukan langkah pencegahan terhadap pembakaran lahan. Ia meminta agar para Forkopimda berperan aktif dalam membantu masyarakat dalam upaya pemadaman karhutla yang telah terjadi.
“Para kepala daerah, saya mohon untuk berani melakukan pencegahan bersama Forkopimda. Semua elemen, termasuk tentara dan polisi, harus bergerak, serta melibatkan tokoh masyarakat, untuk melarang pembakaran baru dengan alasan apapun selama masa darurat ini,” tegasnya.
Sebelumnya, Menteri Luar Negeri RI, Arrmanatha Nasir, mengungkapkan bahwa ia telah berkomunikasi dengan Menteri Luar Negeri Malaysia, Mohamad Hasan, untuk menjelaskan langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah Indonesia dalam menangani masalah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumatra dan Kalimantan.
Komunikasi antara Menlu RI dan Menlu Malaysia tersebut merupakan tindak lanjut dari pembicaraan melalui telepon antara Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, yang berlangsung dalam pekan ini.
➡️ Baca Juga: Performa per Watt: 5 Processor Baru Paling Irit Listrik di Idle & Full Load
➡️ Baca Juga: 5 Game Eksklusif Xbox yang Dibatalkan pada 2025, Termasuk Perfect Dark
