Qnews.co.id, JAKARTA – Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia secara resmi mengumumkan susunan lengkap kepengurusan DPP Partai Golkar untuk periode 2024–2029. Dari daftar 150 orang yang masuk sebagai pengurus partai terdapat nama Idrus Marham.
Nama Idrus Marham mencuri perhatian publik, karena ia didapuk sebagai Wakil Ketua Umum Golkar periode 2024-2029 bidang Fungsi Kebijakan Publik 2.
Sebelumnya Idrus Marham dikenal sebagai mantan narapidana korupsi. Ia adalah mantan narapidana kasus korupsi untuk proyek PLTU Riau-1 pada Agustus 2018.
“Yang berikut Pak Idrus Marham sebagai Wakil Ketua Umum fungsi kebijakan publik 2,” ujar Bahlil Lahadalia di Kantor DPP Golkar, Kamis (7/11).
Terkait korupsi proyek PLTU Riau-1, Idrus Marham dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP atau Pasal 56 ke-2 KUHP juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.
Saat itu, Idrus Marham didakwa menerima suap Rp2,25 miliar dari pengusaha Johanes Budisutrisno Kotjo. Uang tersebut menurut penelusuran jaksa, telah diterima Idrus untuk bersama mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih. Uang it sengaja diberikan agar membantu Kotjo mendapatkan proyek di PLN.
Idrus Marham kemudian divonis 3 tahun penjara dengan denda Rp150 juta subsider 2 bulan kurungan. Idrus dinyatakan bersalah telah menerima uang suap sebesar Rp2,25 miliar dari pengusaha Johanes Kotjo.
Hukuman Idrus lalu diperberat menjadi lima tahun oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta setelah menerima banding KPK.
Setelah itu, Idrus mengajukan kasasi. Kasasinya dikabulkan oleh MA sehingga hukumannya berkurang menjadi 2 tahun penjara.
Tepat pada tanggal 11 September 2020 Idrus Marham resmi dinyatakan bebas dari penjara.
