Qnews.co.id, JAKARTA – Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan mendapat anggaran sebesar Rp 277,5 miliar pada tahun 2025 usai disepakati Komisi VI DPR RI pada Rabu, (11/9/2024).
Anggaran tersebut turun 3 persen dibandingkan alokasi anggaran sebesar Rp 284 miliar pada tahun ini. Menteri BUMN Erick Thohir mengaku pemangkasan anggaran tidak akan menurunkan semangatnya dalam bekerja.
“Jadi mungkin ini bagian dari cobaan bagi kami di BUMN. Mudah-mudahan ini tidak mengendorkan kinerja kami,” kata Erick Thohir dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta, dikutip, Sabtu (14/9).
Kendati demikian, Erick Thohir menyampaikan apresiasi ke anggota Komisi VI DPR RI atas segala upaya yang telah dilakukan menyangkut anggaran Kementerian BUMN, kendati tak berhasil mendapat tambahan anggaran seperti yang diharapkan. Padahal, target dividen BUMN pada tahun 2025 menjadi Rp 90 triliun, dari sebelumnya Rp 85 triliun.
Anggaran Kementerian BUMN pada tahun 2025 adalah sebesar Rp 277,5 miliar. Anggaran itu akan dialokasikan untuk gaji dan tunjangan sebesar Rp 78,42 miliar, operasional kantor Rp 71,62 miliar, anggaran pembinaan BUMN Rp 47,35 miliar, serta pengembangan dan pengawasan BUMN Rp 80,09 miliar.
Erick Thohir sebelumnya mengusulkan penambahan anggaran untuk Kementerian BUMN sebesar Rp 66,64 miliar untuk tahun 2025.
Menurut dia, anggaran Kementerian BUMN yang mulanya dirancang dalam RAPBN 2025 sebesar Rp 277 miliar tak sebanding dengan kontribusi BUMN selama ini.
Kontribusi BUMN kepada negara melalui setoran dividen, pajak, dan penerimaan negara bukan pajak (PBNP) meningkat dalam tiga tahun terakhir. Erick menguraikan kontribusi pada 2020-2023 dari BUMN ke negara bahkan telah mencapai Rp 1.940 triliun.
