Ketua DPRD Kota Bandung, H. Asep Mulyadi, mengajak Pemerintah Kota Bandung untuk meningkatkan responsivitas terhadap keluhan masyarakat dalam rangka memperingati Hari Jadi Kota Bandung (HJKB) yang ke-216. Dalam pandangannya, saat ini sangat penting bagi pemerintah untuk lebih peka terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat.
Asep mengingatkan bahwa perayaan HJKB seharusnya tidak hanya dipahami sebagai acara seremonial belaka. Sebaliknya, ini merupakan kesempatan yang tepat untuk melakukan evaluasi dan meningkatkan kualitas layanan publik yang diberikan oleh pemerintah kepada warga.
“Pemerintah Kota Bandung harus mampu merespons dan mengantisipasi setiap keluhan yang disampaikan oleh masyarakat. Jangan sampai, masyarakat harus memviralkan masalah mereka agar perhatian pemerintah muncul,” ungkap Asep.
Ia menekankan bahwa respons yang cepat terhadap keluhan warga merupakan tanggung jawab semua pihak di dalam pemerintahan. Mulai dari Wali Kota, Wakil Wali Kota, Sekretaris Daerah, hingga perangkat daerah dan aparat di tingkat kewilayahan, semua harus berperan aktif.
“Ini adalah hal yang sangat penting. Pemerintah harus hadir sebelum masalah berkembang menjadi lebih besar. Setiap laporan dari masyarakat perlu ditindaklanjuti dengan cepat, terukur, dan tuntas,” tegasnya.
Asep juga menyoroti beberapa kritik yang muncul dari masyarakat terkait penataan kota. Salah satu isu yang diangkat adalah penertiban banner atau alat peraga yang banyak ditemui di berbagai sudut Kota Bandung.
Menurutnya, penertiban banner tidak cukup hanya dengan mencopotnya, tetapi juga harus memastikan bahwa sisa-sisa yang ada tidak mengganggu estetika dan keselamatan publik.
“Jika banner dibersihkan, harus dilakukan secara menyeluruh. Jangan sampai banner sudah dicopot, tetapi talinya masih menggantung, sehingga mengganggu pemandangan kota dan berpotensi membahayakan masyarakat,” tambahnya.
Di samping isu penataan kota, Asep juga menekankan perlunya peningkatan kualitas pelayanan publik. Ia mengingatkan bahwa Bandung dikenal dengan budaya “someah hade ka semah”, dan semangat ini seharusnya tercermin dalam setiap interaksi pelayanan pemerintah.
“Masih ada keluhan dari masyarakat mengenai pelayanan publik yang kurang ramah. Bandung seharusnya identik dengan warganya yang memiliki sikap someah hade ka semah. Oleh karena itu, semangat ini juga harus dihadirkan dalam pelayanan pemerintah,” ujarnya.
Asep berharap agar pelayanan publik, mulai dari administrasi kependudukan hingga layanan kesehatan, dapat disajikan dengan profesionalisme, kecepatan, kemudahan, dan pendekatan yang humanis.
“Tujuan kita bukan hanya sekadar menyelesaikan pelayanan secara administratif, tetapi juga memastikan masyarakat merasa puas dan nyaman saat dilayani. Ini adalah hal yang harus terus diperbaiki,” tambah Asep.
➡️ Baca Juga: Prabowo Menyusun Rencana Renovasi Seluruh Sekolah dan Pesantren di Indonesia Hingga 2029
➡️ Baca Juga: Samsung vs Xiaomi vs Pixel kalo mau HP beast ini rekomendasi gue 2024 paling update
