Kementerian Pekerjaan Umum (PU) baru saja melakukan penyegaran organisasi dengan melantik tujuh pejabat eselon I pada Jumat, 1 Mei 2026. Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat kelembagaan dan memastikan bahwa program-program prioritas pemerintah dapat terlaksana dengan lebih efisien dan tepat sasaran.
Pelantikan yang berlangsung di Gedung Utama Kementerian PU dipimpin langsung oleh Menteri PU, Dody Hanggodo. Restrukturisasi ini diharapkan mampu mendorong peningkatan kinerja organisasi dan memberikan solusi terhadap tantangan pembangunan infrastruktur yang kian kompleks.
Tujuh pejabat yang dilantik mengisi posisi strategis, termasuk Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Kepala Badan, serta Staf Ahli Menteri. Dengan pengangkatan ini, diharapkan mereka dapat memperkuat pelaksanaan tugas-tugas penting di dalam Kementerian PU.
Berikut adalah daftar pejabat eselon I Kementerian PU yang baru dilantik:
1. Apri Artoto menjabat sebagai Sekretaris Jenderal.
2. Arnold Aristoteles Paplapna Ritiauw ditunjuk sebagai Direktur Jenderal Sumber Daya Air.
3. Bisma Staniarto mengisi posisi Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
4. Adenan Rasyid dilantik sebagai Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah.
5. Rachman Arief Dienaputra berperan sebagai Staf Ahli Menteri Bidang Sosial Budaya dan Peran Masyarakat.
6. Indro Pantja Pramodo menjabat sebagai Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi dan Investasi.
7. Pantja Dharma Oetojo diangkat sebagai Staf Ahli Menteri Bidang Keterpaduan Pembangunan.
Menteri Dody menegaskan bahwa pelantikan ini bukan sekadar pengaturan jabatan, melainkan merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan kemampuan negara dalam mengelola kebijakan publik, yang dikenal dengan istilah statecraft.
“Kementerian PU diharapkan dapat terus menghadirkan karya yang bermanfaat bagi masyarakat, tidak hanya dari sisi proses yang dijalankan, tetapi juga hasil yang dapat dirasakan secara langsung oleh publik,” ujar Menteri Dody, sebagaimana disampaikan dalam siaran pers pada 2 Mei 2026.
Ia juga menambahkan bahwa penguatan organisasi harus diimbangi dengan peningkatan kualitas aparatur sipil negara (ASN), baik dari segi kompetensi maupun integritas. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo yang menekankan pentingnya keberadaan ASN yang solid dan bersih sebagai salah satu pilar utama dalam penyelenggaraan pemerintahan.
“Kementerian PU perlu terus mendorong perbaikan dalam tata kelola serta penguatan integritas ASN secara berkesinambungan. Upaya ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan kerja yang profesional dan mendorong munculnya talenta-talenta baru yang dapat memberikan kontribusi positif,” pungkasnya.
➡️ Baca Juga: Alasan Iran Menolak Kesepakatan dengan AS dan Dampaknya pada Hubungan Internasional
➡️ Baca Juga: Menjaga Integritas Bisnis untuk Membangun Kepercayaan Jangka Panjang dengan Klien
