Qnews.co.id – Presiden Terpilih Amerika Serikat Donald Trump menunjuk Elon Musk dan Vivek Ramaswamy untuk memimpin Departemen Efisiensi Pemerintah yang baru dibentuk.
Departemen tersebut tidak berstatus sebagai lembaga resmi pemerintah federal dan bertujuan untuk memberikan masukan terkait efisiensi birokrasi kepada Gedung Putih. Langkah ini diumumkan Rabu (13/11), seperti dilansir oleh The Guardian.
Musk dan Ramaswamy akan bekerja sama dengan Kantor Manajemen dan Anggaran (OMB) untuk merancang pendekatan baru dalam tata kelola pemerintahan yang berfokus pada pengurangan birokrasi, pemangkasan pengeluaran, dan restrukturisasi lembaga federal. Keduanya ditargetkan untuk menciptakan model kewirausahaan dalam pemerintahan yang lebih ramping dan efisien.
“Ini adalah upaya besar untuk membongkar birokrasi yang menghambat dan mengurangi regulasi yang tidak perlu,” kata Trump.
“Musk dan Ramaswamy akan membantu memangkas pemborosan besar di pemerintahan.” Ungkap Trump.
Meskipun tidak memiliki status sebagai pegawai federal resmi, Musk dan Ramaswamy tetap mungkin harus tunduk pada Undang-Undang Komite Penasihat Federal yang mengatur kelompok penasihat pemerintah. Dengan demikian, peran mereka tidak menuntut pengungkapan aset atau pembatasan etika tertentu.
Trump mengungkapkan bahwa pekerjaan Musk dan Ramaswamy dijadwalkan selesai pada 4 Juli 2026, bertepatan dengan peringatan 250 tahun Deklarasi Kemerdekaan AS. Penunjukan ini dianggap kontroversial karena baik Musk maupun Ramaswamy tidak memiliki pengalaman dalam pemerintahan, meski keduanya dikenal sebagai inovator di sektor teknologi dan bisnis.
Ramaswamy, pengusaha bioteknologi yang sempat mencalonkan diri dalam nominasi presiden Partai Republik sebelum mendukung Trump, sedang dalam pembahasan untuk kemungkinan peran lebih lanjut dalam kabinet Trump. Di sisi lain, Musk dikabarkan tidak akan memegang posisi penuh waktu karena keterlibatannya dengan berbagai proyek lain.
Penunjukan ini dipandang sebagai langkah Trump untuk mendorong reformasi dalam pemerintahan dan meninggalkan warisan pemerintahan yang lebih efisien dan bebas dari hambatan birokrasi.
