Qnews.co.id – Publik dikejutkan dengan beredarnya informasi tentang dugaan penggeledahan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat.Kamis malam, 24 April 2025,
Sebuah video berdurasi 10 menit 48 detik yang beredar di media sosial menunjukkan aktivitas mencurigakan di dalam gedung, dengan lampu menyala terang di lantai 1 dan 2 serta kehadiran aparat kepolisian yang berjaga ketat.
Meski hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari KPK maupun instansi pemerintah daerah, informasi yang beredar kuat mengindikasikan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari langkah penyidikan lembaga antirasuah dalam mengusut dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah.
Sumber yang enggan disebutkan namanya menyebutkan bahwa penggeledahan tersebut berkaitan dengan sejumlah proyek infrastruktur yang dilaksanakan dalam
kurun waktu beberapa tahun terakhir. Dugaan penyimpangan dalam proses pengadaan dan pelaksanaan proyek diduga menyeret pejabat tinggi di lingkungan Pemkab Mempawah.
Tidak hanya itu, seorang mantan pejabat yang kini telah berstatus terpidana korupsi dan sedang menjalani hukuman di salah satu lembaga pemasyarakatan di Kalimantan Barat, disebut telah diperiksa oleh penyidik KPK sedikitnya tiga kali.
Pemeriksaan itu kabarnya turut menyingkap keterlibatan pihak-pihak lain yang masih aktif menjabat di birokrasi daerah.
Langkah KPK ini langsung mendapat perhatian luas dari masyarakat dan kalangan sipil.
Warga menilai, kehadiran KPK di daerah mereka merupakan angin segar dalam upaya penegakan hukum dan pemberantasan korupsi yang selama ini dianggap sulit dijangkau oleh penegak hukum di tingkat lokal.
“Kami mendukung penuh upaya KPK dalam membersihkan birokrasi dari praktik-praktik korup.
Jika benar penggeledahan ini berkaitan dengan kasus lama yang selama ini belum tersentuh, maka sudah saatnya diungkap secara terang-benderang,” ujar Budi Santoso, warga Kecamatan Mempawah Hilir.
Senada, aktivis anti-korupsi lokal, Siti Aminah, menyampaikan apresiasinya terhadap dugaan operasi senyap yang dilakukan oleh KPK.
“Langkah ini membuktikan bahwa keadilan bisa menjangkau siapa pun, di mana pun. Kami berharap KPK tidak berhenti sampai di sini. Harus ada penindakan tegas dan transparansi agar publik mengetahui sejauh mana kerugian negara akibat korupsi di daerah kami,” katanya.
Masyarakat Mempawah kini menunggu kejelasan dari pihak KPK mengenai status kegiatan tersebut. Sejumlah pihak mendesak agar lembaga antirasuah segera menyampaikan keterangan resmi untuk menghindari spekulasi publik yang semakin liar.
Langkah penggeledahan, apabila dikonfirmasi berasal dari KPK, menunjukkan komitmen kuat dalam menindak praktik korupsi hingga ke tingkat pemerintahan daerah.
Upaya ini sekaligus menjadi sinyal bagi pejabat publik lainnya agar menjauhi penyimpangan anggaran dan penyalahgunaan wewenang.
“Kami ingin semua proses berjalan terbuka. Jika ada yang bersalah, harus ditindak sesuai hukum. Tapi kalau tidak, ya juga harus dijelaskan. Yang penting kepercayaan publik tidak dikorbankan,” tegasnya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak KPK belum memberikan keterangan pers maupun klarifikasi resmi terkait dugaan penggeledahan tersebut.
Media ini akan terus memantau perkembangan lebih lanjut dan memberikan informasi terbaru kepada publik apabila ada pernyataan resmi dari pihak terkait.
Redaksi : Tim Investigasi gabungan jurnalis
