Qnews.co.id, JAKARTA – Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Said Abdullah mengucapkan selamat bekerja kepada pasangan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Itu karena Prabowo-Gibran akan dilantik di Gedung MPR/DPR RI Jakarta pada Minggu (20/10).
“Selamat bekerja kepada Presiden Prabowo,” ujar Said dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (19/10).
Said membeberkan ada sejumlah agenda strategis pada pemerintahan Prabowo-Gibran yang akan segera dikerjakan. Pertama, menurunkan tingkat kemiskinan dan kesenjangan sosial yang merupakan agenda paling penting bagi setiap pemerintahan baru.
Menurutnya, dalam sepuluh tahun terakhir, laju penurunan angka kemiskinan dan kesenjangan sosial masih menunjukkan hasil yang menggembirakan. Hasilnya belum terliht progresif.
Hal itu bisa dibuktikan dari data, bahwa pada tahun 2014 tingkat kemiskinan mencapai 10,96 persen. Kemudian, pada Maret 2024 jumlah penduduk miskin turun menjadi 9,03 persen.
“Selama 10 tahun ternyata tingkat kemiskinan kita hanya turun 1,93 persen. Belum lagi kita menghadapi penurunan jumlah kelas menengah yang jumlahnya mencapai 9 juta jiwa,” ujarnya.
Sementara itu, pada tahun 2014 tingkat kesenjangan sosial (rasio gini) mencapai 0,414. Sepuluh tahun kemudian, tepatnya pada Maret 2024, rasio gini berada di di level 0,379 atau turun 0,035.
Untuk itu, kata Said, Prabowo perlu fokus untuk menurunkan tingkat kemiskinan dan kesenjangan sosial di Indonesia secara lebih progresif. Caranya dengan melakukan orkestrasi kebijakan yang komprehensif, dimulai dari pendidikan, bantuan sosial, kesehatan, perumahan, sanitasi, hingga lapangan kerja.
Lalu, kedua, kata Said, Prabowo perlu memberi perhatian besar terhadap perbaikan sumber daya manusia, khususnya di sektor pendidikan.
Pasalnya, sejak mandatori anggaran pendidikan 20 persen dari APBN di tahun 2003 sampai sekarang atau 21 tahun telah berlalu, belum banyak yang terjadi. Lihat saja, mayoritas angkatan kerja kita yang telah mencapai 149 juta, ternyata sebanyak 54 persen hanya lulusan SMP ke bawah.
Hal itu berdampak pada tidak optimalnya bonus demografi dalam mendorong lompatan perekonomian nasional. Bahkan untuk keluar dari negara berpendapatan menengah bawah menjadi negara berpendapatan menengah atas hingga menjadi high income country.
Ketiga, selama 10 tahun terakhir, Indonesia ternyata belum bisa keluar dari ketergantungan impor bahan pangan dan energi. Padahal pangan dan energi merupakan hal utama yang menyangkut ketahanan dan kemandirian sebuah bangsa dan negara.
Selama periode 2014-2023 defisit perdagangan internasional pada sektor pertanian terbilang sangat besar. Ekspor sektor pertanian Indonesia mencapai 61,4 miliar dolar AS, sedangkan impor telah mencapai 98,46 miliar dolar AS.
“Ada defisit sebesar 37 miliar dolar AS,” jelasnya.
Dengan kurs Rp15.400, nilai impor hasil pertanian Indonesia telah mencapai Rp569,8 triliun.
Pada periode 2014-2023, impor migas Indonesia, kata Said, telah mencapai angka fantastis, yakni 278,5 miliar dolar AS, dengan kurs Rp15.400/dolar AS, setara dengan Rp4.288,9 triliun.
Menghadapi persoalan ini tidak mudah, karena itu perlu adanya pelibatan berbagai kepentingan ekonomi politik nasional dan internasional.
“Dan hal inilah yang menjadi tantangan Prabowo-Gibran ke depan,” pungkasnya.
