Perdana Menteri Pakistan, Shehbaz Sharif, mengumumkan pada hari Senin, 9 Maret 2026, bahwa seluruh sekolah di negara tersebut akan ditutup hingga akhir bulan ini. Selain itu, mahasiswa di perguruan tinggi diminta untuk mengikuti perkuliahan secara daring, sementara setengah dari tenaga kerja di seluruh Pakistan akan bekerja dari rumah.
Keputusan ini diambil dalam konteks penghematan yang ketat, saat negara menghadapi lonjakan harga bahan bakar global. Sejak akhir Februari, perang antara Iran dan Amerika Serikat telah mengakibatkan Iran memblokir jalur penting, yang berdampak pada tekanan terhadap rantai pasok global.
Banyak perusahaan pelayaran internasional kini menghadapi kesulitan, karena kapten kapal sangat enggan untuk berlayar melalui daerah yang masih dilanda pertempuran di sekitar Teluk. Penyusunan ulang operasional pun terpaksa dilakukan, mengingat akses ke jalur pengiriman minyak dan gas utama kini terputus.
“Serangan yang sedang berlangsung menimbulkan ancaman serius bagi stabilitas kawasan,” ungkap Sharif dalam pidato yang disiarkan secara luas, seperti dilaporkan oleh beberapa sumber berita.
Sharif menambahkan, mengingat ketergantungan Pakistan pada pasokan energi dari negara-negara Teluk, pemerintah terpaksa mengambil langkah-langkah yang sulit demi menjaga stabilitas ekonomi.
Empat negara pemasok bahan bakar utama bagi Pakistan, yaitu Uni Emirat Arab, Qatar, Arab Saudi, dan Kuwait, kini menghadapi gangguan dalam produksi mereka akibat perang dengan Iran atau terpaksa menghentikan ekspor karena penutupan Selat Hormuz.
Sekitar 20 persen dari total konsumsi minyak global melewati Selat Hormuz. Di sisi lain, Qatar dan Uni Emirat Arab bersama-sama menyuplai sekitar 99 persen impor gas alam cair (LNG) yang dibutuhkan Pakistan.
Sharif menjelaskan bahwa setengah dari pegawai, baik di sektor publik maupun swasta, akan bekerja dari rumah, kecuali mereka yang berada di sektor yang dianggap penting seperti perbankan dan pertanian. Sementara itu, kegiatan belajar mengajar di perguruan tinggi akan sepenuhnya beralih ke sistem daring.
Pemerintah juga berencana memangkas pengeluaran negara hingga 20 persen. Pembelian barang-barang besar, termasuk furnitur dan pendingin ruangan untuk instansi pemerintah, akan dilarang.
Pegawai pemerintah yang menerima gaji di atas 300.000 rupee Pakistan, yang setara dengan sekitar 18 juta rupee per bulan, akan mengalami pemotongan gaji sebanyak dua kali. Selain itu, penggunaan kendaraan dinas akan dikurangi hingga 60 persen dalam dua bulan ke depan, dan tunjangan bahan bakar untuk kendaraan tersebut juga akan dipangkas hingga setengahnya.
➡️ Baca Juga: Google Luncurkan Fitur Anti Maling Berbasis AI untuk Android, Lindungi Data dari Jambret
➡️ Baca Juga: Mobil SUV Ini Memilih Teknologi Hybrid dan Bensin Daripada Listrik untuk Efisiensi Optimal
