Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, memberikan penjelasan mengenai keputusannya untuk tidak menemui para demonstran yang berkumpul di Kantor Gubernur Kaltim pada hari Selasa, 21 April 2026.
Aksi protes tersebut membawa sejumlah tuntutan terkait kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah provinsi. Namun, Rudy memilih untuk tidak hadir di tengah kerumunan tersebut, dengan mempertimbangkan beberapa faktor penting, termasuk prosedur yang berlaku dan keamanan.
Berikut adalah empat alasan utama yang disampaikan oleh Rudy Mas’ud, berdasarkan sumber-sumber yang berbeda pada Senin, 27 April 2026:
Rudy berpendapat bahwa dialog dalam situasi demonstrasi tidak akan menghasilkan hasil yang konstruktif, mengingat atmosfer yang tegang. Ia menegaskan bahwa diskusi mengenai tuntutan seharusnya dilakukan dalam suasana formal dengan pendekatan yang berbasis data.
“Jika kondisi di lapangan sedang memanas, hasil yang dicapai tidak akan optimal. Harus ada data sebagai acuan,” jelasnya dengan tegas.
Salah satu alasan utama lainnya adalah faktor keamanan. Rudy mengungkapkan bahwa aksi protes tersebut sempat terjadi insiden pelemparan botol dan benda-benda lainnya ke arah aparat keamanan.
“Ketika waktu sudah menunjukkan hampir jam enam sore, insiden pelemparan botol, plastik, dan bahkan batu terjadi,” ungkapnya.
Dia menilai bahwa kehadirannya di tengah situasi tersebut berisiko tinggi dan dapat memperburuk keadaan.
Rudy juga mencatat bahwa tuntutan yang diutarakan oleh massa lebih diarahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) ketimbang kepada pemerintah provinsi. Oleh karena itu, ia berpendapat bahwa penyampaian aspirasi seharusnya difokuskan pada lembaga legislatif tersebut.
“Tujuan utama protes ini adalah kepada DPRD. Jika tuntutan tidak dipenuhi, seharusnya tetap disampaikan kepada DPRD,” ujarnya.
Ia juga menyatakan bahwa tidak ada permintaan resmi yang diterimanya dari para demonstran untuk mengadakan pertemuan langsung di Kantor Gubernur. Namun, ia menegaskan bahwa pemerintah tetap membuka ruang untuk dialog di luar situasi demonstrasi.
“Kami tidak pernah mendapatkan permintaan untuk bertemu di kantor gubernur. Namun, kami siap untuk berdialog, asalkan tidak di tengah kerumunan,” katanya.
Di sisi lain, Rudy menegaskan komitmen pemerintah untuk tetap berkomunikasi dengan masyarakat. Ia bahkan menawarkan dialog rutin yang akan diadakan setiap bulan di rumah dinas gubernur sebagai sarana penyampaian aspirasi masyarakat.
Aksi yang berlangsung pada 21 April tersebut merupakan bentuk protes dari masyarakat terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemprov Kaltim. Tiga tuntutan utama dalam aksi tersebut meliputi audit terhadap kebijakan pemerintah, penghentian praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta dorongan kepada DPRD untuk menjalankan fungsi pengawasan mereka secara maksimal.
➡️ Baca Juga: PC Mini 3L Pakai Mobo NAS J4125 + GTX 1650 LP, Emulasi PS3 60fps
➡️ Baca Juga: Rio Fahmi Tamatkan Musim Bersama Persija Jakarta, Berkomitmen untuk Comeback Lebih Kuat