Qnews.co.id, JAKARTA – Proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru masih menjadi topik hangat di tengah masyarakat, terutama setelah dimulainya era kepemimpinan baru di bawah Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Kekhawatiran akan nasib IKN mengemuka setelah dalam sidang kabinet perdana, Prabowo tidak membahas isu IKN secara eksplisit. Sebaliknya, fokus sidang tersebut lebih pada visi umum pemerintahan untuk lima tahun ke depan, yang memicu spekulasi mengenai komitmen pemerintah terhadap proyek ini.
Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memastikan pembangunan IKN tetap dilanjutkan setelah pimpinan pemerintahan beralih dari Joko Widodo ke Presiden Prabowo Subianto.
AHY menjelaskan, proyek IKN akan difokuskan kepada yang vital terlebih dulu sebelum pengembangan fungsi pemerintahan lainnya. Namun, Pembangunan akan dilanjutkan dengan penyesuaian alokasi anggaran yang diperlukan.
“Jadi saya mengatakan bahwa ini akan dilanjutkan tetapi tentu akan disesuaikan terutama budgetingnya, harus diketahui berapa budget yang dialokasikan untuk melanjutkan proyek-proyek di IKN, selebihnya kita kawal,” kata AHY di Kantor Kementerian PUPR, Kamis (25/10).
AHY menjelaskan bahwa anggaran harus digunakan secara efisien, mengingat proyek IKN diperkirakan memerlukan dana sekitar Rp466 triliun.
Dia menekankan pentingnya evaluasi setiap lima tahun untuk menentukan prioritas pembangunan, baik untuk IKN maupun proyek-proyek strategis lainnya.
“IKN kembali saya mengatakan bahwa tentu setiap lima tahun perlu ada adjustment dan melihat peta prioritas pembangunan, ini berlaku untuk infrastruktur termasuk pembangunan sumber daya manusia,” tutur AHY.
