Qnews.co.id, JAKARTA – Ketua LQ Indonesia Law Firm dan Quotient Fund, Alvin Lim mengkritik penambahan anggaran Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) sebesar Rp 10 miliar pada tahun anggaran 2025 untuk sosialisasi program makanan siang bergizi gratis di pemerintahan Prabowo-Gibran.
Menurut Alvin Lim, seharusnya anggaran puluhan miliar itu digunakan untuk pemberantasan judi online atau judul. Sebab, penyakit judol di tengah masyarakat makin mengkhawatirkan.
“Inikan sekarang masih zaman Pak Jokowi dan dicanangkan Pak Prabowo. Kenapa nggak nanti saja. Jadi Maksud saya kenapa seharusnya Kominfo itu tidakn fokus melakukan agenda yang sudah dicanangkan pemerintahan saat ini ya penanganan satgas judol itu,” kata Alvin dalam podcast ‘Cerdas Hukum’, Jumat (20/9).
Alvin Lim mengatakan, penanganan judi online yang dilakukan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi kurang maksimal. Hal tersebut karena masih banyaknya situs judi online beroperasi di Indonesia.
“Ini pemberantasan judi online belum selesai ditangani Budi Arie padahal ini sangat penting karena merusak sendi-sendi masyarakat. Bahkan bisa membuat masyarakat miskin, yang berumah tangga bisa cerai, jadi kasus judi online juga menambah angka kemiskinan,” ujarnya.
Alvin menyarankan Ketua Umum Projo itu untuk fokus terhadap pemberantasan tindak pidana judi online. Menurutnya, sosialisasi program makanan siang bergizi gratis bukan tupoksi lembaganya.
“Ini satu tugas tidak selesai sudah minta anggaran untuk yang lain yang saya pertanyakan itu, kenapa tidak fokus aja kepada pemberantasan judi online,” ujarnya.
Alvin Lim juga mengaku curiga jika anggaran puluhan miliar tersebut hanya akal-akalan untuk sosialisasi makanan siang bergizi gratis padahal penggelembungan dana. Pasalnya, anggaran Rp 10 miliar tersebut sangat besar jika hanya dilakukan untuk sosialisasi.
“Uang Rp 10 miliar itu besar sekali, jika hanya digunakan sosialisasi. Mereka mengatakan untuk bayar influencer. Maaf ya bayar influencer itu tidak perlu sampai Rp 10 milar, sekarang kita kalau bayar influencer seperti itu dengan Rp 1 miliar aja sudah viral kok, bayar iklan adsen berapa sih, cuma bayar Rp 100 ribu perhari jadi kalau 5 hari cuma Rp 500 ribu,” ucapnya.
Alvin Lim yakin jika pemerintah mensosialisasikan program makanan gratis ini dengan memakai jasa para Youtuber tidak mungkin akan dikenakan biaya.
“Misalnya, menggandeng Dedy Corbuzier. tidak mungkin akan diminta biaya, begitu juga dengan Youtuber lainya, karena banyak yang saya tau jika pemerintah kerjasama dengan Youtuber itu tidak dipatok biayanya. Jika tidak bayar, pertanyaanya kemana tu sisa uang Rp 10 miliar itu,” tuturnya.
