Qnews.co.id, JAKARTA – Ribuan buruh yang tergabung dalam aliansi pekerja dari berbagai daerah gelar aksi mengawal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait uji materil UU Cipta Kerja di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Rabu (31/10).
“Pada hari ini kami melakukan aksi pengawalan sekitar 2000 orang dari Jabodetabek memastikan keputusan Hakim Mahkamah Konstitusi terkait dengan uji materil omnimbus law undang undang Cipta Kerja” ujar Said Iqbal Presiden Partai Buruh dalam konferensi persnya Kamis, (31/10).
Said menjelaskan, dalam aksinya aliansi serikat buruh tani menyampaikan tujuh tuntutan yang menjadi fokus utama yang kami harapkan Mahkamah Konstitusi dapat mengabulkan uji materil yang diajukan.
“Kami meminta MK menghapus aturan upah murah, outsourcing seumur hidup, PHK yang dipermudah, pesangon rendah, karyawan kontrak tanpa periode yang jelas, tenaga asing unskilled yang masuk tanpa izin, serta penghapusan hak cuti panjang dan cuti melahirkan dengan upah penuh,” ujarnya.
Lebih lanjut, Said menegaskan jika gugatan mereka tidak dikabulkan, serikat pekerja tani mengancam akan menggelar aksi mogok nasional sebagai bentuk perlawanan dan ungkapan kekecewaan terhadap kebijakan yang dinilai lebih berpihak pada kepentingan investor daripada pekerja.
“Jika ini tidak terjadi maka kami akan menyiapkan mogok nasional. STOP produksi,” tandasnya.
Said menambahkan Para buruh juga berharap Presiden Prabowo Subianto lebih proaktif dan dapat lebih memperhatikan nasib buruh tani.
“Kalau pak Prabowo kabinetnya mengulang kembali apa yang diputuskan Omnimbus Law dari pemerintah sebelumnya maka pemerintahan pak Prabowo adalah neo kapitalisme, neo liberalisme, bukan ekonomi pancasila. Tapi kami percaya pak Prabowo akan meminta kabinetnya untuk menghapus Omnimbus Law UU cipta kerja melalui Mahkamah Konstitusi mudah-mudahan itu tercerminkan,” pungkasnya
Aksi ini berlangsung tertib dengan pengawalan ketat aparat keamanan, meski sempat menyebabkan kepadatan lalu lintas di sekitar lokasi. Para buruh menegaskan, perjuangan ini tidak akan berhenti hingga ada keputusan yang berpihak pada kesejahteraan mereka.
