Qnews.co.id, JAKARTA – Presiden Terpilih Prabowo Subianto diminta untuk konsisten dengan janji pemberantasan korupsi. Caranya dengan cara tidak memilih menteri mantan koruptor atau pernah terlibat kasus korupsi.
Analis komunikasi politik Khafidlul Ulum mengingatkan hal tersebut.
“Janji itu harus dibuktikan Prabowo dan bisa dimulai dari penyusunan kabinet,” kata Khafidlul dalam keterangannya di Jakarta, Senin (23/9).
Menurut Direktur Eksekutif Era Politik (Erapol) Indonesia itu, Prabowo sepertinya akan mengajak seluruh ketua umum partai politik di Koalisi Indonesia Maju (KIM) untuk merancang susunan kabinet.
Prabowo, kata Khafidlul, harus memilih tokoh-tokoh yang dianggap mempunyai kapabilitas dan pengalaman yang cukup di kementerian yang akan dipimpin.
“Tidak hanya itu, integritas dan tidak pernah terlibat kasus korupsi juga harus menjadi syarat utama bagi Prabowo dalam memilih calon menteri,” ujar Khafidlul.
Khafidlul mengingatkan bahwa Prabowo berhak menolak nama calon menteri usulan elite politik yang dinilai punya rekam jejak terlibat kasus korupsi.
“Jika orang tersebut tetap Prabowo pilih, masyarakat akan meragukan integritas pejabat tersebut. Jika integritasnya bermasalah, bagaimana mereka bisa menjadi pejabat yang baik dan dipercaya rakyat?” paparnya.
Karena itu, menurut Khafidlul, Prabowo sebaiknya membentuk tim khusus untuk mencari tahu rekam jejak nama-nama calon menteri yang diserahkan partai politik di KIM. Dengan begitu, Prabowo memiliki dasar pertimbangan yang baik dalam memilih menterinya.
“Tim bisa memberikan penilaian terhadap calon menteri yang akan ditunjuk sebagai pembantu Prabowo,” tutupnya.
