Qnews.co.id – Sejumlah aktivis hak asasi manusia (HAM) mendesak agar Kapolri Jenderal Listyo Sigit dicopot dari jabatannya. Desakan ini terjadi dampak dari kekerasan polisi yang semakin marak dan dianggap darurat.
Beberapa aktivis HAM tersebut di antaranya, Usman Hamid (Amnesty International Indonesia), Daniel Siagian (LBH Pos Malang), Sukinah (tokoh Pegunungan Kendeng), serta beberapa aktivis yang tergabung dalam Social Movement Institute (SMI), Yogyakarta.
Menanggapi hal tersebut, Direktur eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian (Lemkapi) Indonesia, Edi Hasibuan menduga isu yang digulirkan segelintir penggiat HAM terkesan bermuatan politis dan memiliki misi tertentu.
Sebab, saat ini bukan waktu yang tepat untuk pergantian Kapolri, mengingat tahapan Pilkada 2024 belum selesai dan ancaman keamanan serta ketertiban masyarakat juga masih tinggi.
“Saya kira untuk menjaga stabilitas keamanan, untuk 2025 Presiden Prabowo masih membutuhkan sosok Jenderal Listyo Sigit Prabowo,” ujar Edi dalam keterangannya, Jumat (13/12).
Dosen Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara itu juga menilai, kapolri Listyo Sigit berhasil melakukan berbagai pembenahan dan terobosan peningkatan pelayanan kepolisian di tengah masyarakat.
“Polri juga konsisten memberikan penghormatan terhadap HAM dan menghidupkan demokrasi di negeri ini,” ujarnya.
Edi juga menegaskan bahwa pergantian kapolri sepenuhnya adalah kewenangan presiden. Ia juga merasa sampai saat ini sosok Listyo Sigit masih dibutuhkan oleh presiden.
Selain itu, Edi juga menilai jika alasan dari sejumlah aktivis HAM yang mendesak untuk mencopot Kapolri Jenderal Listyo Sigit dari jabatannya hanya karena mutasi sejumlah personel terkait kasus Ferdi Sambo sangat tidak tepat.
Sebab, para personel yang dimaksud sebelumnya sudah mengikuti proses sidang kode etik dan sudah menjalankan putusan yang diputuskan oleh Komisi Etik Polri.
“Intinya, mutasi terhadap sejumlah perwira itu sudah sesuai aturan yang ada karena keputusan mutasi itu sepenuhnya melewati tahapan yang panjang dan pertimbangan matang oleh SDM Polri. Kami berharap mutasi jangan dikaitkan dengan isu pergantian kapolri,” jelas anggota Panitia Seleksi Kompolnas 2024 ini.
