Qnews.co.id, JAKARTA – Sekretaris Jenderal Forum Warga kota (FAKTA) Indonesia Tubagus Haryo Karbyanto menilai kenaikan tarif tol akan membebani ekonomi masyarakat di tengah pemulihan ekonomi.
“Kenaikan itu akan menaikkan biaya hidup dan memperburuk kondisi masyarakat yang sudah terdampak pandemi,” ujar Tubagus dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (18/9).
Kebijakan ini, bukan hanya tidak adil, tetapi juga berisiko memperdalam ketidaksetaraan akses infrastruktur, terutama bagi kelompok berpenghasilan rendah.
“Biaya transportasi yang naik akan langsung berdampak pada harga barang dan jasa, dan merugikan konsumen luas,” paparnya.
Penolakan juga dilakukan karena kualitas layanan yang buruk. Terbukti dari Jalan tol yang masih dipenuhi masalah seperti kemacetan, jalan rusak, dan fasilitas minim.
“Kenaikan tarif tanpa perbaikan signifikan adalah bentuk ketidakadilan bagi pengguna,” tegas Tubagus.
Tak hanya itu, penolakan juga didasarkan atas buruknya transparansi dan keadilan. Proses ini, kata Tubagis, kurang melibatkan masyarakat dan terkesan hanya menguntungkan investor.
“Infrastruktur tol adalah hak publik, bukan sekadar alat pengembalian investasi,” tegasnya.
Disamping itu, pemenuhan standar pelayanan minimum (SPM), kata Tubagus, belum terbukti. Kenaikan tarif seharusnya diiringi dengan peningkatan kualitas pelayanan yang nyata, bukan sekadar janji tanpa bukti.
Atas semua fakta tersebut, FAKTA Indonesia menuntut agar kenaikan tarif tol ditunda hingga ada evaluasi transparan yang melibatkan publik.
Fakta Indonesia, kata Tubagis, menuntut perbaikan kualitas layanan tol sebelum membebani masyarakat dengan kenaikan tarif.
“Terakhir, kebijakan yang adil dan pro-rakyat, bukan pro-investor,” tandasnya.
