Qnews.co.id, JAKARTA – Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada Fahmy Radhi menilai Penempatan dua kader Partai Gerindra di Pertamina berpotensi membuka akses terhadap peluang korupsi di tubuh Pertamina.
“Dan menimbulkan konflik kepentingan serta tidak berfungsinya pengawasan oleh komisaris utama terhadap direktur utama,” ujar Fahmy Radhi dalam keterangannya, Senin (4/11).
Secara mengejutkan, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Pertamina (Persero) pada Senin (4/11) mengangkat Simon Aloysius Mantiri sebagai direktur utama (Dirut) dan Mochamad Iriawan alias Iwan Bule sebagai komisaris utama (Komut) Pertamina.
Selama ini, Simon Aloysius dikenal sebagai Wakil Sekretaris Partai Gerindra, sedangkan Iwan Bule sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra.
Pembukaan akses pelanggaran korupsi di Pertamina itu, kata Fahmy Radhi, bertentangan dengan komitmen kuat Presiden Prabowo Subianto. Pasalnya, di berbagai kesempatan, presiden secara tegas mengungkapkan tentang pemberantasan korupsi di tubuh pemerintah, maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
“Barangkali pengangkatan dua pengurus Partai Gerindra sebagai Dirut dan Komut Pertamina bukanlah kehendak Presiden Prabowo, tetapi inisiatif dari menteri yang berwenang,” tutur Fahmy Radhi.
Ia menambahkan, “Tujuannya adalah untuk menyenangkan presiden melalui serangkaian aksi Asal Babak Senang (ABS).”
Selama ini, lazim terjadi bagi perusahaan yang telah melakukan akuisisi dan menguasai saham mayoritas untuk menempatkan orang-orangnya di jajaran direksi dan komisaris, utamanya sebagai direktur utama dan komisaris utama.
Hanya saja, mereka lupa bahwa pemegang saham Pertamina adalah 100 persen pemerintah, yang diwakili oleh Menteri BUMN.
“Sehingga tidak layak dan tidak pantas bagi partai politik menempatkan dua kadernya sebagai Dirut dan Komut Pertamina,” terang Fahmy Radhi.
Untuk tetap menjaga komitmennya dalam pemberantasan korupsi di negeri ini, Presiden Prabowo sebaiknya membatalkan pengangkatan Simon Aloysius sebagai Dirut dan Iwan Bule sebagai Komut Pertamina.
“Atau alternatifnya, keduanya mengundurkan diri sebagai kader dan pengurus Partai Gerindra jika ingin bertahan sebagai Dirut dan Komut Pertamina ,” tandasnya.
