Qnews.co.id, JAKARTA – Founder LQ Indonesia Law Firm dan Quotient Fund Alvin Lim menyarankan kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk memilih menteri bukan dari kader partai politik (parpol).
Menurut Alvin Lim, jika Prabowo memilih menteri yang berasal dari partai, bukan tidak mungkin mereka akan bekerja untuk kepentingan partainya.
“Kalau opini saya harusnya orang partai itu jangan dimasukkan ke dalam pemerintahan, karena yang pertama pasti kepentingan partainya,” kata Alvin dalam podcast ‘Cerdas Hukum’ dikutip Qnews.co.id, Senin (30/9).
Alvin berharap Ketua Umum Partai Gerindra itu dapat memilih tokoh-tokoh yang dianggap memiliki kapabilitas dan pengalaman yang mumpuni di bidang kementerian akan dipimpin.
Seperti misalnya, Menteri Keuangan (Menkeu) seharusnya dipimpin oleh orang yang paham dengan persoalan keuangan. Begitu juga dengan Kementerian Hukum dan HAM harus diisi oleh orang yang paham terkait hukum.
“Setiap problem itu harus ditangani oleh orang spesialis, yang tepat,” ujarnya.
Pengacara yang dikenal vokal itu juga mengingatkan Prabowo agar konsisten dengan janji kampanyenya untuk memberantas korupsi. Bentuk aktualisasi dari janji tersebut, menurut Alvin, Prabowo harus memilih menteri yang tidak pernah terlibat kasus korupsi.
“Janji itu harus dibuktikan Prabowo dan bisa dimulai dari penyusunan kabinet. Harus pilih orang yang berkrakter baik,” tegasnya.
Menurut Alvin, integritas dan tidak pernah terlibat kasus korupsi juga harus menjadi syarat utama bagi Prabowo dalam memilih calon menterinya. Selain itu, Prabowo juga berhak menolak nama-nama calon menteri usulan parpol yang punya rekam jejak terlibat kasus korupsi.
“Jika orang tersebut tetap Prabowo pilih, masyarakat akan meragukan integritas pejabat tersebut. Jika integritasnya bermasalah, bagaimana mereka bisa menjadi pejabat yang baik dan dipercaya,” pungkasnya.
