JRMK Gelar Aksi di Depan KPU DKI, Nyatakan Kekecewaan Terhadap Pilkada 2024

Qnews.co.id, JAKARTA – Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK) menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta, Senin (23/9).

Aksi ini merupakan bentuk protes masyarakat terhadap pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang akan berpartisipasi dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Massa yang hadir mengekspresikan kekecewaan mereka terkait proses politik yang dianggap tidak berpihak pada rakyat kecil.

Koordinator JRMK, Minawati, mengatakan bahwa aksi tersebut adalah wujud kekecewaan terhadap proses Pilkada 2024, yang menurutnya tidak mencerminkan aspirasi warga Jakarta, khususnya mereka yang berasal dari kalangan rakyat miskin.

“Hari ini kita aspirasikan kekecewaan masyarakat miskin kota atau masyarakat jakarta, yang Pilkada tahun ini tidak berpihak kepada rakyat atau mewakili aspirasi rakyat,” kata Minawati saat diwawancarai Qnews.co.id di depan kantor KPU DKI Jakarta, Senin, (23/9).

Pantauan Qnews.co.id sejumlah Massa membawa spanduk bergambar tiga pasangan calon, Ridwan Kamil-Suswono, Pramono Anung-Rano Karno, dan Dharma Pongrekun-Kun Wardhana. Dalam salah satu aksi simbolis, mereka melakukan simulasi pencoblosan pada ketiga paslon tersebut, dengan salah satu perwakilan massa menusukkan kayu runcing ke spanduk bergambar paslon.

“Dengan mencoblos lebih dari satu paslon, sesuai aturan Pemilu, surat suara jadi tidak sah dan tak dihitung dukungannya kepada kandidat manapun” tegas Minawati.

“Yang penting kita sudah menyatakan sikap tidak memilih tiga-tiganya. Tidak ada kepercayaan dan tidak mewakili kepentingan rakyat,” ujarnya.

Lebih lanjut, Minawati menjelaskan bahwa keputusan untuk bersikap golput sudah melalui pertimbangan matang setelah berdiskusi dengan warga. Dari ketiga paslon yang ada, menurutnya, tidak ada satupun yang dianggap mampu menyuarakan aspirasi rakyat miskin.

“Kita sudah menyatakan sikap untuk tidak memilih, karena tidak ada satupun dari mereka yang dapat dipercaya atau mewakili kepentingan rakyat,” pungkasnya.

Minawati menyebut ada 32 kampung yang tergabung dalam JRMK. Ia tak memaksa masyarakat luas untuk mengikuti sikap ini melainkan hanya mengajak.

“Kan dalam hal itu kami tidak memaksa. Kita hanya mengajak, tapi tidak pakai paksaan. Kalau pakai paksaan, kita memberikan uang itu dapat tindakan (pidana). Ini kami tidak memaksa,” pungkasnya.

Aksi ini menambah dinamika Pilkada DKI Jakarta 2024, di mana sejumlah elemen masyarakat menyuarakan kekecewaan mereka terhadap pilihan yang ada. Apakah aksi ini akan mempengaruhi partisipasi pemilih di Jakarta? Hal ini menjadi pertanyaan yang akan terjawab pada hari pemungutan suara nanti.