Qnews.co.id, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta daerah penyangga di sekitar Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur ikut berpartisipasi dalam menyokong kebutuhan pangan di IKN.
Untuk itu, daerah-daerah tersebut diminta presiden segera bergegas dan mempersiapkan diri, mengingat proyek pembangunan IKN masih cukup lama, yakni 10 – 15 tahun lagi.
“Semuanya disiapkan. IKN-nya sendiri kan belum selesai, mungkin masih 10 tahun atau 15 tahun yang akan datang. Artinya, provinsi di sekitar IKN, kabupaten/kota di sekitar IKN harus mempersiapkan diri,” ujar Presiden Jokowi usai meninjau persediaan beras di Kompleks Pergudangan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, Kamis (26/9).
Presiden mencontohkan kebutuhan sayuran, buah hingga beras bisa seharusnya bisa disuplai dari daerah sekitar IKN. Dengan begitu, ketersediaan pangan tetap terjaga.
“Misalnya, urusan suplai untuk sayurnya dari mana, suplai ayamnya dari mana, suplai berasnya dari mana,” ucapnya.
Jika nantinya kebutuhan tidak mencukupi dari Provinsi Kaltim, menurut Presiden, kebutuhan pangan untuk IKN, mau tidak mau, akan disuplai dari provinsi-provinsi lainnya.
Namun Kepala Negara berharap hal tersebut tidak terjadi. Ia menilai, Provinsi Kaltim seharusnya mampu mendukung kebutuhan pangan untuk IKN tanpa harus disuplai dari provinsi lain.
“Kalau tidak cukup berarti harus ambil dari provinsi lain, tetapi kalau bisa mestinya disiapkan dari Provinsi Kalimantan Timur sendiri, didukung oleh kabupaten di sekitar Ibu Kota Nusantara, baik buah, baik sayur, baik beras, dan bahan-bahan pokok lainnya sehingga betul-betul memberikan manfaat ekonomi pada masyarakat,” papar presiden.
Sebelumnya, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) merekomendasikan pengelolaan lahan persawahan di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU). Hal itu sebagai upaya mendukung program ketahanan pangan di IKN.
“Hal penting dari Kadin, kami ingin keterlibatan pemerintah dalam ketahanan pangan untuk Kaltim,” ucap Dayang Donna Faroek, Ketua Kadin Kaltim usai berdialog dengan Presiden Jokowi di Istana Garuda IKN, Selasa (30/7).
Ia menjelaskan, saat ini Kaltim belum mandiri dalam ketahanan pangan. Pasalnya, pasokan bahan makanan masih harus impor dari Jawa dan Sulawesi.
Kendati begitu, Donna mendorong ketahanan pangan di Kaltim bisa direalisasikan. Hal itu untuk merespons pertumbuhan populasi yang diperkirakan akan melesat seiring dengan pembangunan di IKN.
“Saat ini saja ada 23 ribu pekerja, akan tambah ASN, tambah TNI-Polri, ini harus dipikirkan bagaimana untuk melayani pangan mereka,” katanya.
