Qnews.co.id, JAKARTA – Pengajar Pusat Studi Hukum dan Konstitusi (PSHK) Violla Reininda mewakili Gerakan Salam 4 Jari menjelaskan tentang sistem konstitusi Indonesia yang tidak mewajibkan warga untuk memilih di pemilihan umum (pemilu).
“Aksi coblos semua paslon adalah praktik protest voting (suara protes) yang lazim dan sah terjadi dalam sistem demokrasi elektoral,” ujar Violla dalam diskusi bertajuk ‘Pilkada Coblos Semua, Boleh Kok!’ di R. Gunawan Wiradi, Khanah Perjuangan Agraria, Jakarta Selatan, Jumat (11/10).
Sebelumnya, sekelompok orang muda Jakarta telah menetapkan sikap membela aksi coblos semua pasangan calon (paslon) di Pilkada Jakarta. Hal itu sebagai bentuk kekecewaan terhadap kualitas Pilkada dan pilihan Gubernur Jakarta yang dianggap sangat buruk.
“Dengan demikian, tidak memilih, dan memilih adalah hak elektoral yang sama-sama dilindungi,” tegas Violla.
Menariknya, ungkap Violla, aksi mencoblos semua paslon memenuhi keduanya, yakni datang ke Tempat Pemungutan Suara, memilih semua paslon, hingga menghasilkan surat suara yang tidak sah.
Sikap anak muda itu merupakan reaksi atas pernyataan Komisioner KPUD Jakarta Timur, Timur Carlos Kartika Yudha yang mengancam sanksi pidana terhadap gerakan coblos ketiga paslon pada Pilkada Jakarta.
Bentuk perlawanan itu diekspresikan melalui kampanye gerakan Coblos Semua Paslon secara terbuka, melalui konten edukatif seperti diskusi, infografis, poster hingga musik.
Sementara itu, Apriyandi yang mewakili Urban Poor Consortium, berbagi informasi tentang 32 kampung di Jakarta yang tergabung dalam Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK). Masyarakat di 32 kampung tersebut tidak saja melakukan dan mengampanyekan coblos semua paslon, namun juga menjadi oposisi usai pilkada selama 5 tahun mendatang.
“Sikap warga miskin kota sudah membulat menjadi oposisi usai pilkada, selama 5 tahun mendatang, meskipun berat konsekuensinya,” terang Andi.
Menurut Andi, Jika rakyat miskin kota, yang notabene marjinal selalu didulang suaranya di momen gelaran Pilkada Jakarta, maka ini merupakan waktu yang tepat untuk bersama-sama bersatu menguatkan dan memperbesar kekuatan sebagai rakyat.
“Jika rakyat miskin kota yang selalu dimanfaatkan suaranya di pilkada berani mempertaruhkan hidupnya, mengapa kita resah? Lalu masih ragu-ragu untuk bersama-sama menguatkan dan memperbesar kekuatan kita sebagai rakyat?” papar Andi.
Hal senada diungkapkan Oka Kertiyasa. Menurutnya, keterlibatan orang muda menjadi kunci penting dalam memperkuat demokrasi di Indonesia. Hal itu juga diperlukan untuk memastikan suara mereka didengar dalam proses politik lokal seperti Pilkada Jakarta.
“Orang muda memiliki potensi besar sebagai agen perubahan. Perubahan yang mampu membawa ide-ide segar, perspektif baru dan energi positif dalam dinamika politik di tingkat lokal,” ungkap Oka yang merupakan pendiri Social Justice Indonesia itu.
Lebih lanjut Oka mengingatkan, partisipasi aktif orang muda di Pilkada Jakarta tidak hanya mencakup hak untuk memilih, namun juga melibatkan mereka di berbagai kegiatan yang mendukung proses demokrasi, seperti pemantauan pemilu, kampanye, debat publik hingga advokasi isu-isu penting.
Keterlibatan orang muda dalam pilkada, kata Oka, diharapkan mampu memberikan warna baru dalam kompetisi politik, mendorong terwujudnya pemimpin yang merupakan aspirasi warga (bukan elit politik) hingga meningkatkan akuntabilitas publik.
Sementara itu, perwakilan Kolektif Semai, Fitria Ramadhanti mengungkapkan kemungkinan kerja sama antar kelompok orang muda dalam mengedukasi warga Jakarta terkait hak untuk mencoblos semua paslon secara benar di Pilkada Jakarta.
“Seperti diungkapkan Violla, selama tidak mengiming-imingi dan tidak memaksa, kita semua pasti akan terhindar dari sanksi pidana,” ujarnya.
Sebagai penutupnya, Fitria berjanji bahwa diskusi terfokus semacam ini akan kembali diselenggarakan di sejumlah lokasi yang merupakan basis-basis orang muda. Nantinya akan diadakan kolaborasi yang melibatkan kegiatan diskusi, pemutaran film hingga acara musik.
