Qnews.co.id, JAKARTA – Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea mengungkapkan tiga konfederasi buruh terbesar di Indonesia mengakui Arsjad Rasjid sebagai Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia.
Andi Gani menyampaikan hal itu usai bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (17/9).
“Yang menjadi concern para pimpinan buruh, tiga konfederasi buruh terbesar dengan tegas, yaitu KSPI (pimpinan) Said Iqbal, KSBSI (pimpinan) Elly Rosita Silaban, dan KSPSI Andi Gani, menegaskan kami mengakui Arsjad Rasjid sebagai Ketua Umum Kadin,” ujar Andi Gani.
Dalam pertemuan itu, Presiden menegaskan pemerintah tidak cawe-cawe atau ikut campur terhadap kepengurusan Kadin Indonesia.
Sementara itu, KSPSI, kata Andi Gani, meminta seluruh pihak tidak lagi mendorong Presiden Joko Widodo untuk menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) tentang Kepengurusan Kadin.
“Jadi jangan ada lagi pihak-pihak mendorong-dorong Presiden menerbitkan Keppres, karena Presiden sudah menegaskan dikembalikan kepada internal Kadin,” tegas Andi.
Andi menjelaskan tiga konfederasi buruh terbesar di Indonesia masih mengakui Arsjad Rasjid sebagai Ketua Umum Kadin yang sah. Itu dibuktikan karena Arsjad hingga saat ini masih memegang keppres.
“Presiden menyampaikan ‘jangan lemparkan bola panas ke saya’. Kok yang ribut di Kadin, lalu presiden dipaksa-paksa untuk segera mengeluarkan Keppres,” paparnya.
Menurut Andi, pihaknya mengakui Arsjad Rasjid sebagai ketua umum Kadin, karena berpegangan pada AD/ART organisasi.
“Saya tidak ada persoalan dengan Anindya Bakrie, hanya kami berpegangan kepada konstitusi sesuai AD/RT dan juga Arsjad Rasjid masih memegang Keppres, dan sampai hari ini, belum dicabut Keppresnya,” imbuhnya.
Lebih jauh, Andi membeberkan soal pengakuan atas kepemimpinan Arsjad Rasjid dan dampaknya terhadap konfederasi buruh. Salah satu alasannya, karena Kadin berkaitan erat dengan perundingan-perundingan upah buruh ke depan.
“November sudah sebentar lagi, penentuan upah minimum 2025. Dengan siapa kami harus berunding? Dengan siapa kami harus menerima? Berdialog dengan mitra pengusaha,” pungkas Andi Gani.
