Qnews.co.id – Kuasa hukum PSN PIK 2, Muannas Alaidid mengatakan, pagar laut sepanjang 30,16 kilometer di perairan Tangerang, Banten tidak ada hubungannya dengan Proyek Strategis Nasional (PSN) Pantai Indak Kapuk (PIK) 2.
Apalagi pembangunan pagar laut itu tidak termasuk dalam bagian dari PSN PIK 2 yang memiliki fokus utama pada pengembangan Green Area, Eco-City dan Giant Sea Wall.
“Tidak ada hubungannya, karena itu di luar wilayah PSN di luar wilayah PIK ngapain Kita ngurusin pagar, ngurusin laut yang bukan wilayah kita tanahnya Pik itu ada sekitar 30 hektar baru dikerjakan sekitar 1600 ini masih banyak yang kosong ngapain Kita ngurusin laut,” kata Muannas Alaidid dalam wawancaranya bersama tim Qnews.co.id beberapa waktu lalu.
Muannas menegaskan, tudingan mengenai pagar laut muncul dikarenakan minimnya edukasi terhadap pengembangan PSN yang ada di PIK 2.
Untuk itu, Ia juga meminta kepada seluruh masyarakat agar jeli melihat akar dari permasalahan soal pagar laut misterius tersebut.
“Beda kalau situasinya misal di laut itu ditemukan adanya indikasi dilakukan untuk reklamasi, misalnya di situ ditemukan alat berat,” ujarnya.
“Kalau diperhatikan sepanjang 30 km itu pagar itu tidak sama ada yang satu berdiri tegak ada yang dua palang ada yang 3 palang ada yang pakai keramba ada yang pakai jaring kondisinya itu beda-beda tidak sama,” jelas Muannas Alaidid.
Sebelumnya, Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto. Dengan tegas Ia mengatakan bahwa pagar laut di pesisir utara Tangerang, Banten, bukan bagian dari PSN PIK 2.
“Enggak ada (hubungannya dengan PSN PIK 2),” kata Menko Airlangga.
Bahkan, Airlangga juga menegaskan bahwa pagar laut kontroversial yang berada di perairan pesisir Tangerang bukan bagian dari proyek Giant Sea Wall.
Untuk diketahui, Proyek Giant Sea Wall merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) yang bertujuan melindungi kawasan pesisir pantai utara Pulau Jawa dari ancaman banjir dan abrasi yang kian meningkat setiap tahun akibat kenaikan permukaan air laut.
“Bukan. Beda itu. Giant Sea Wall kita sedang mempersiapkan konsepnya, nanti tentu akan dilaporkan Pak Presiden Prabowo,” ujar Airlangga kepada wartawan usai menghadiri acara Musyawarah Nasional Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di Jakarta, Kamis (16/1/2025) lalu.
