Mau Ekonomi Tumbuh 8%, CORE Sarankan Kebijakan yang Komprehensif dan Inklusi

Ekonomi di Center of Reform on Economic (Core) Indonesia, Hendri Saparini dalam diskusi bertajuk 'Urgensi Industrialisasi untuk Mencapai Pertumbuhan 8%' di Jakarta, Rabu (16/10/2024). Foto: SWA

Qnews.co.id, JAKARTA – Presiden Terpilih Prabowo Subianto menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8% dalam kurun waktu dua hingga tiga tahun masa pemerintahannya.

Meskipun terkesan ambisius karena lebih tinggi dari angka pertumbuhan ekonomi saat ini, Prabowo optimistis target itu bisa tercapai sesuai skenario Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RJPN) Indonesia Emas 2045.

Bacaan Lainnya

Menanggapi hal itu, ekonom senior Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Hendri Saparini berpendapat, pertumbuhan ekonomi sebesar 5% seperti saat ini memang tidak akan pernah cukup untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan nilai tambah yang besar.

Karena itu, pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi mutlak diperlukan. Semua negara yang masuk kategori negara maju, kata Hendri, mengalami lompatan ekonomi yang signifikan. Lompatan tersebut di antaranya dalam bentuk besaran pendapatan per kapita.

“Sementara Indonesia sangat minimal dalam pertumbuhan ekonomi,” kata Hendri dalam seminar bertema Urgensi Industriliasi untuk Mencapai Pertumbuhan Ekonomi 8% di Jakarta, Rabu (16/10).

Hendri berpendapat, pemerintahan yang baru harus bisa melakukan tiga pendekatan penting untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan berkualitas. Hal itu diperlukan agar Indonesia bisa keluar dari jebakan negara menengah (middle income trap).

Pertama, implementasi pendekatan ekonomi Pancasila. Ekonomi Pancasila, tutur Hendri, adalah ekonomi kerakyatan. “Ini pesan dari founding fathers untuk melakukan kegiatan ekonomi secara bersama-sama. Artinya, harus ada demokrasi ekonomi,” ujarnya.

Menurut Hendri, pemerintah bisa melibatkan semua pihak, termasuk memberikan akses agar terlibat dalam memajukan industri. Dengan demikian, tidak akan ada lagi orang menganggur dan semua orang bisa mendapatkan pendapatan karena telah bekerja.

“Sebenarnya semua orang bisa bekerja, hanya saja pemerintah baru perlu membuat kebijakan ekonomi agar semua orang bisa melakukan sesuatu,” ujarnya.

Kedua, merevitalisasi industri. Hendri menilai, revitalisasi industri adalah kunci agar ekonomi Indonesia bisa mengalami percepatan. Revitalisasi industri bisa dilakukan dengan membangun industri dasar dan menggerakan semua sektor di semua daerah.

“Industri manufaktur seharusnya bisa menjadi jangkar dalam membangun membangun backward dan forward linkage dengan industri-industri pendukung yang telah ada,” katanya.

Ketiga, Hendri mengusulkan pemerintahan Prabowo-Gibran melakukan strategi dan kebijakan industri yang lebih canggih (sophisticated) dan inovatif di tengah perubahan global. Menurutnya, pemerintah tidak hanya terlibat dalam menjamin keamanan bagi konsumen melainkan juga bagi pasar.

Hendri mencontohkan adanya perjanjian perdagangan bebas dan kerja sama ekonomi global. Perjanjian perdagangan bebas dan kerja sama ekonomi global harus dilakukan lebih terukur dengan berdasarkan pengembangan industri nasional baik hulu-hilir dan besar-kecil.

“Kita membutuhkan kebijakan secara komprehensif dan inklusi,” paparnya.

Sementara itu, Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN Amalia Adininggar Widyasanti mengungkapkan, pertumbuhan ekonomi 8% bisa terwujud jika pemerintah mendatang bisa mempercepat pertumbuhan ekonomi sebesar 8-8,3% pada tahun ketiga

“Dan 7,8% pada tahun keempat, sehingga reratanya di angka 7,7% selama lima tahun,” paparnya.

Target itu bisa dicapai melalui pendekatan rencana jangka pendek dan jangka panjang. “Jangka pendeknya, program Makan Bergizi Gratis diharapkan bisa mengerek pertumbuhan ekonomi karena akan menyerap banyak produk masyarakat lokal sehingga akan memicu permintaan agregat,” kata Amalia.

Kementerian PPN/Bappenas akan mendorong sektor-sektor potensial yang bisa memicu peningkatan produktivitas hingga menciptakan efek berganda. Salah satunya dengan industrialisasi.

Ke depannya, papar Amalia, pengembangan industri akan difokuskan pada hilirisasi prioritas seperti industri sumber daya (agrobisnis, tambang, dan sumber daya laut), industri dasar, industri berbasis riset dan inovasi, industri padat karya, industri berteknologi menengah tinggi, industri barang konsumsi berkelanjutan, dan industri kreatif.

“Kita berkeinginan agar industri itu menjadi jangkar sekaligus tulang punggung pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk meningkatkan produktivitas dan menciptakan lapangan kerja yang berkualitas,” terangnya.

Sementara itu, Ketua Pengembangan Industri Logam dan Alat transportasi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) I Made Dana Tangkas berharap pemerintah mau memberikan perhatian lebih terhadap lima industri. Kelima industri itu meliputi manufaktur, pertanian, perdagangan, konstruksi dan pertambangan.

“Selanjutnya pelaku usaha bisa menerapkan strategi kunci untuk mendorong industrialisasi,” katanya.

Untuk itu yang harus dilakukan adalah, pertama, berkolaborasi dengan pemerintah dalam pemanfaatan insentif dan pembangunan infrastruktur.

“Kedua, diversifikasi rantai pasok untuk mengurangi ketergantungan pada satu sumber,” katanya.

Ketiga, peningkatan kompetensi sumber daya manusia dan teknologi demi meningkatkan produktivitas dan daya saing industri.

Terakhir, kata Made, perlunya komitmen pada keberlanjutan untuk meningkatkan daya saing dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan