Polusi Udara Kian Buruk di Jakarta, BBM Euro4 Belum Diterapkan, KPBB: Ada Kepentingan Politik 

Ilustrasi peningkatan pencemaran udara di Jakarta. foto: Antara

Qnews.co.id, JAKARTA – Direktur Eksekutif Komite Penghapusan Bensin Bertimbal (KPBB) Ahmad Safrudin menduga ada kepentingan politik di balik lambanya sikap pemerintah dalam menerapkan bahan bakar minyak (BBM) ramah lingkungan dengan standar Euro4.

“Ada kolaborasi antara pedagang minyak global dan pedagang minyak lokal, yang beberapa di antaranya kebetulan terlibat dalam dunia politik,” kata Ahmad dihubungi Qnews.co.id, Senin (16/9).

Bacaan Lainnya

Dia menyarankan pemerintah untuk segera mengambil langkah konkret. Sebab, polusi udara di kota-kota besar yang ada di Indonesia makin mengkhawatirkan, terutama di wilayah Jabodetabek. Menurut Ahmad, hal tersebut bukan tidak mungkin akan berdampak kepada kesehatan masyarakat. 

“Pencemaran udara semakin kritis. Kasus penyakit akibat pencemaran udara meningkat, biaya medis melambung, dan kesejahteraan masyarakat terpuruk” ujarnya. 

Ahmad mengimbau masyarakat untuk terus mendorong pemerintah segera menerapkan penggunaan BBM berstandar Euro4. Dia meminta pemerintah untuk lebih mementingkan kondisi kesehatan masyarakat daripada keuntungan orang-orang tertentu.

“Mari kita bersama-sama bergerak meminta pemerintah untuk bertindak sesuai dengan kapasitas dan kompetensi dengan menyuarakan penerapan bahan bakar ramah lingkungan melalui berbagai cara,” tuturnya. 

Data KPBB tahun 2019 menyebut beban emisi PM10 di Jabodetabek mencapai 14,88 juta ton/per tahun. Sektor transportasi menjadi penyumbang terbesar yakni 47 persen. 

Sementara beban emisi PM2.5 mencapai 10,71 juta ton/tahun. Lagi-lagi penyumbang terbesarnya adalah sektor transportasi sebesar 57 persen. Angka di atas diprediksi terus meningkat setiap tahunnya.

Ahmad menekankan bahwa pasokan BBM Euro adalah prasyarat pengendalian emisi kendaraan pencemaran udara yang masih menjadi ancaman bagi banyak kota seperti Jakarta dan sekitarnya. 

“Karena ini dampaknya menyasar kepada  kesehatan masyarakat, terutama anak-anak, menyedot biaya medis, pemicu morbiditas, dan mengancam bonus demografi. Hal ini yang harus dipikirkan pemerintah bagaimana kondisi kesehatan masyarakat terjaga,” tuturnya. 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan