Qnews.co.id, JAKARTA – Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Mohammad Faisal mengingatkan agar para calon gubernur DKI Jakarta, berhati-hati dalam mengumbar janji-janji kampanye yang bersifat populis, terutama kebijakan yang hanya mengandalkan solusi jangka pendek dan tidak berkelanjutan.
Menurut Faisal, kebijakan Cagub nomor urut 3 Pramono Anung yang berfokus pada suntikan dana sebesar Rp 300 milliar untuk membantu permodalan bagi para pedagang di Pasar Tanah Abang tidak memberikan solusi jangka panjang.
“Kebijakan populis yang hanya menawarkan solusi jangka pendek, seperti pemberian uang tunai, sembako, atau bantuan sosial (bansos), tidak akan mampu menyelesaikan masalah mendasar yang dihadapi pedagang di Tanah Abang, jangan hanya janji” ujar Faisal saat dihubungi Qnews.co.id pada Selasa, (29/10).
Alih-alih sekadar menggelontorkan dana, ia menilai pemerintah seharusnya berfokus pada kebijakan yang lebih terstruktur dan berorientasi pada hasil jangka panjang.
“Bukan sekadar melihat penurunan penjualan dan langsung memberikan suntikan dana, tetapi calon pemimpin Jakarta nantinya perlu melakukan analisis lebih mendalam terkait apa yang sebenarnya menjadi permasalahan utama.” Katanya.
Lebih lanjut, Faisal menyoroti bahwa kebijakan yang berfokus pada solusi jangka pendek tanpa disertai langkah-langkah strategis untuk mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang dapat menjadi kontraproduktif.
“Jika pasar sepi pembeli, meskipun pedagang menerima suntikan modal, mereka tetap akan mengalami kebangkrutan. Akar masalah harus benar-benar dipahami dulu,” tegasnya.
Faisal juga menekankan bahwa kebijakan yang berkelanjutan tidak hanya bergantung pada pemberian dana, tetapi harus mencakup berbagai aspek untuk memperbaiki situasi ekonomi secara keseluruhan.
“Jika setelah diteliti ternyata masalahnya adalah kesulitan pendanaan, maka suntikan dana bisa jadi relevan. Tapi, bantuan tersebut harus ditujukan untuk mendukung kegiatan produktif, bukan sekadar untuk konsumsi sehari-hari,” tambahnya.
Faisal menilai peningkatan infrastruktur pasar, perbaikan tata kelola, serta pengembangan daya saing produk lokal dapat menjadi solusi yang lebih berkelanjutan dibandingkan pendekatan bantuan tunai yang terputus.
“Jika masalah utamanya adalah penurunan permintaan, pemerintah perlu mencari cara untuk meningkatkan daya tarik pasar, misalnya melalui perbaikan daya saing produk atau tata kelola pasar yang lebih baik,” tandasnya.
