Jakarta – Badan Gizi Nasional (BGN) merespons cepat beredarnya video yang menunjukkan dugaan penganiayaan di Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Bogor, Jawa Barat, pada Rabu (14/10/2026). BGN telah melakukan investigasi dengan melibatkan berbagai pihak terkait dan berencana untuk mengambil tindakan disiplin yang tegas terhadap individu yang terlibat dalam insiden tersebut.
Juru Bicara BGN, Tysa Novenny, menyatakan pada hari Minggu bahwa lembaganya sangat serius dalam menangani peristiwa ini. Mereka sedang melakukan penelusuran mendalam untuk mendapatkan pemahaman yang menyeluruh tentang kejadian tersebut dan memastikan bahwa langkah-langkah tindak lanjut akan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Tysa menegaskan, “BGN memandang serius peristiwa yang terjadi di KPPG Bogor. Kami tengah menyelidiki untuk memahami lebih jelas kronologi dan fakta-fakta yang ada. Kekerasan dalam bentuk apapun tidak dapat dibenarkan dan harus ditangani dengan serius menurut ketentuan yang berlaku.”
Laporan juga mencatat bahwa Kepala KPPG Bogor dan Kepala Subbagian Tata Usaha (Kasubbag TU) berada di lokasi saat insiden perselisihan terjadi. Pihak KPPG berusaha untuk melerai situasi tersebut dan menegaskan bahwa segala bentuk kekerasan, termasuk yang terjadi di lingkungan kerja, tidak dapat diterima.
BGN menegaskan bahwa penanganan kasus ini akan dilakukan dengan memperhatikan fakta-fakta yang diperoleh melalui investigasi serta mengikuti proses yang sedang berjalan. Penting untuk menyampaikan informasi mengenai kejadian tersebut secara hati-hati agar tidak mendahului hasil pemeriksaan dan penanganan oleh pihak berwenang.
Rahman, Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi (SDMO) BGN, menjelaskan bahwa langkah-langkah kepegawaian sedang diambil terhadap individu-individu yang terlibat. Salah satu tindakan yang telah diambil adalah terkait status GD, terduga pelaku yang menjabat sebagai Koordinator Wilayah (Korwil) BGN Purwakarta.
“Sebagai tindak lanjut dari hasil investigasi, posisi terduga pelaku sebagai koordinator wilayah Purwakarta akan diproses melalui sidang etik kepegawaian di Biro SDMO BGN Pusat, sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ungkap Rahman.
Ia menekankan bahwa penanganan internal ini bertujuan untuk memastikan setiap dugaan pelanggaran ditindaklanjuti secara proporsional dan berdasarkan hasil pemeriksaan yang akurat.
BGN menegaskan bahwa semua personel yang terlibat dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) diharapkan untuk menjaga sikap profesional, mematuhi ketentuan kepegawaian, serta menjunjung tinggi etika dalam menjalankan tugas mereka. Perselisihan antara individu tidak boleh diselesaikan dengan cara kekerasan, terutama di lingkungan kerja.
➡️ Baca Juga: Motor Matik Dominasi Pasar di Jawa Tengah, CBR Harus Mundur Sebentar
➡️ Baca Juga: Peluang Bisnis Rumahan Jasa Desain Logo UMKM dengan Harga Terjangkau dan Berkualitas
