Jakarta – Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menjamin bahwa dukungan pembiayaan akan tersedia untuk menangani dan memulihkan keadaan pascagempa bumi yang melanda Nusa Tenggara Timur (NTT).
Purbaya menyampaikan pernyataan tersebut melalui sambungan telepon pada acara Rapat Satuan Tugas Penanggulangan Pasca Bencana (Satgas Galapana) DPR yang berlangsung pada Minggu, 16 Agustus 2026.
“Untuk seluruh anggota DPR yang hadir, serta semua yang terlibat dalam rapat malam ini, saya selaku Menteri Keuangan siap untuk mendukung kebutuhan pembiayaan di NTT,” ungkap Purbaya dalam keterangannya pada Senin, 17 Agustus 2026.
Ia menjelaskan bahwa pemerintah telah merumuskan mekanisme pembiayaan untuk penanganan bencana yang bersifat berlapis. Dalam situasi darurat seperti ini, langkah pertama yang akan diambil adalah mengoptimalkan anggaran yang sudah dialokasikan untuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
“Sebagai langkah awal, kita akan menggunakan dana yang disediakan oleh BNPB. Terdapat sekitar Rp 5 triliun yang siap digunakan. Walaupun beberapa dana mungkin sudah terpakai, jumlah tersebut masih cukup untuk kebutuhan awal,” jelasnya.
Purbaya juga menekankan bahwa jika anggaran untuk tanggap darurat dirasa tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan yang meningkat di lapangan, maka otoritas fiskal akan siap untuk memberikan tambahan dana yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Ia mengungkapkan bahwa desain penanganan bencana ini akan dijalankan dengan pendekatan yang terukur dan bertahap, mulai dari fase tanggap darurat hingga beralih ke tahap rekonstruksi. Untuk mendukung transisi ini, pemerintah telah menyiapkan dana siaga atau on call dalam APBN yang dapat diakses sewaktu-waktu untuk keperluan darurat.
“Dana on call untuk penanganan bencana sudah siap sedia,” kata Purbaya.
Mengenai pelaksanaan pembangunan kembali fasilitas umum yang mengalami kerusakan parah dan tidak bisa dibiayai melalui anggaran BNPB, Purbaya menegaskan pentingnya koordinasi antar instansi terkait.
Pembangunan kembali infrastruktur publik ini harus dilakukan dengan koordinasi yang erat dengan kementerian dan lembaga teknis yang relevan agar prosesnya dapat berlangsung dengan efektif dan efisien.
➡️ Baca Juga: Ahmad Dhani Menyatakan Kekecewaan Terhadap Maia Estianty yang Singgung Masa Lalu El Rumi
➡️ Baca Juga: PM Lebanon Hubungi PM Pakistan untuk Meminta Bantuan Menghentikan Serangan Israel
