Qnews.co.id, JAKARTA – Direktur Ekonomi Digital dari Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda mengkhawatirkan status pengemudi ojek online (ojol) yang kini didorong menjadi pekerja formal.
Upaya itu akan berdampak pada konsep pekerja gig atau orang yang bekerja dengan jangka waktu tertentu atau berdasarkan proyek (on demand).
Menurut Nailul, dengan diformalkan pengemudi ojol dan memiliki upah tetap, maka aplikator atau perusahaan berhak memberikan target-target tertentu kepada pekerjanya.
“Target-target tersebut seperti jumlah penumpang, durasi jam kerja, jam masuk maupun jam pulang sehingga ketika sudah menjadi formal, pengemudi wajib mengikuti aturan main perusahaan,” ujar Nailul di Jakarta, Kamis (19/9).
Ketika statusnya sebagai pekerja, maka bentuk kontraknya bukan lagi sebagai pekerja gig. Mereka pasti akan kehilangan fleksibilitas pekerjaan dan lain sebagainya.
Di tengah situasi ekonomi yang sedang lesu saat ini, penurunan jumlah kelas menengah, ditambah dengan maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK) di sejumlah perusahaan membuat pilihan pekerjaan semakin terbatas.
Dalam situasi seperti itu, ujar Nailul, menekuni pekerjaan gig atau ojol merupakan salah satu opsi terbaik untuk memperoleh pendapatan. Seperti pada saat pandemi COVID-19, banyak karyawan yang dirumahkan dan memilih menjadi pengemudi ojol.
“Saat pandemi, banyak perusahaan melakukan PHK. Sementara para mitra pengemudi masih mampu memiliki pendapatan terutama pada jasa layanan antar makanan,” papar Nailul.
Hal senada juga diungkapkan pakar hukum ketenagakerjaan dari Universitas Brawijaya Budi Santoso. Budi membeberkan, jika status pengemudi ojol diformalkan, maka para pengemudi ojol harus siap dengan berbagai konsekuensinya.
“Tidak hanya soal fleksibilitas waktu kerja, konsekuensi PHK juga bisa terjadi jika target tidak tercapai,” katanya.
Begitupun, ketika bisnis perusahaan sedang tidak baik sehingga potensi pengurangan tenaga kerja dapat terjadi.
“Sudah ada platform yang menerapkan konsep menjadi pekerja formal seperti itu, di perusahaan kurir atau pengantaran barang dan belum lama ini mereka melakukan efisiensi dan mengurangi jumlah SDM karena bisnisnya sedang turun,” terang Budi.
Ketika status ojol diformalkan, seseorang yang mengalami PHK dan ingin menjadi pengemudi ojol untuk sementara waktu, tentu tidak akan mudah seperti sebelumnya.
Sebab, aplikator sebagai perusahaan pemberi kerja pasti akan menyaring dengan meningkatkan persyaratan dalam merekrut pekerjanya. Misalnya, dari sisi usia pekerja maksimal 30 tahun.
“Sehingga besar kemungkinan akan banyak ojol yang tidak masuk kriteria oleh aplikator. Sementara dengan usia tersebut, mereka juga akan kesulitan mencari pekerjaan di sektor atau perusahaan lain,” ujar Budi.
Oleh karena itu, menurutnya, skema kemitraan seperti yang ada saat ini sudah jauh lebih baik ketimbang menuntut status yang lebih terikat.
“Apalagi, ojol sebagai pekerja gig seharusnya memiliki waktu yang fleksibel dalam mengatur jam kerja.” tegasnya.
