Qnews.co.id, JAKARTA – Menteri Ketenagakerjaan Yassierli membeberkan terkait penetapan upah minimum provinsi (UMP) yang menjadi salah satu fokus isu utama. Nantinya, penetapan UMP akan masuk dalam program 100 hari pertama usai Yassierli bergabung dalam Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Presiden RI Prabowo Subianto.
“Untuk seratus hari pertama, karena memang kebetulan momentumnya yang pertama adalah tentang UMP. Ini memang sedang kami bahas bersama,” ujar Yassierli usai serah terima jabatan menteri dan wakil menteri di kantor Kemenaker, Jakarta, Selasa (22/10).
Yassierli tidak menampik soal penetapan UMP menjadi isu yang sangat strategis bagi Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker). Dengan mengembangkan pola kerja sama yang baik antara serikat buruh dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Yassierli meyakini pihaknya akan mampu mencari solusi terbaik.
Dalam 100 hari pertama menjabat, Yassierli menginginkan adanya sesuatu yang signifikan, utamanya terkait solusi lapangan kerja baru. Ia mengingatkan bahwa digitalisasi dan hilirisasi menjadi hal yang ditekankan oleh Presiden Prabowo.
Terkait dengan kebijakan tertentu, pihaknya saat ini terus berupaya memetakan berbagai permasalahan yang ada. Meskipun masih ada pengangguran dan pemutusan hubungan kerja (PHK), Yassierli beranggapan bahwa di sisi lain terdapat peluang untuk menciptakan lapangan kerja baru.
“Di sinilah kita nanti akan coba petakan itu. Apa saja kebutuhan kompetensinya dan bagaimana kita bisa memenuhi kompetensi tersebut,” papar Yassierli.
Menurutnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto telah memberi harapan besar kepada Kemenaker. Hal itu terkait isu produktivitas dan daya saing sumber daya manusia (SDM), yakni kebutuhan reskilling dan upskilling.
“Saya lihat banyak yang sudah dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan selama ini. Itu harus kita lanjutkan, harus kita scale up. Kita pastikan kurikulum-kurikulum terkait pelatihan itu benar-benar sesuai dengan kebutuhan di sektor industri,” paparnya.
Presiden Prabowo juga berpesan agar Kementerian Ketenagakerjaan segera menyiapkan SDM terbaik agar bisa memenuhi peluang bekerja di luar negeri. Saat ini kebutuhan tenaga kerja di luar negeri pada beberapa bidang seperti hospitality, paramedis, dan sebagainya memang cukup tinggi.
Terkait hal itu, Yassierli menegaskan akan terus melakukan pola kordinasi dengan kementerian lain yang terkait.
Selain isu-isu terkait ketenagakerjaan, Yassierli memastikan pihaknya akan terrus mengupayakan reformasi birokrasi di internal Kemenaker. Pasalnya, hanya melalui reformasi birokrasi, akan mampu memberikan dampak besar dalam menunjang kinerja Kementerian Ketenagakerjaan itu sendiri.
“Kita memang berharap dalam 100 hari ini akan ada terobosan yang kita harapkan bersama menjadi sebuah semangat baru untuk teman-teman,” paparnya.
Yassierli menambahkan, “Kami ingin menjawab harapan dari masyarakat yang luar biasa kepada Kabinet Merah Putih ini dan kami”akan tunjukkan bahwa memang sedang menuju ke sana.”
