Jakarta – Media internasional The Telegraph baru-baru ini menyoroti langkah Presiden Prabowo Subianto dalam melakukan restrukturisasi yang signifikan terhadap badan usaha milik negara (BUMN) di Indonesia.
Langkah ini dianggap menunjukkan keberanian dalam mengambil keputusan yang sulit, yang dapat menjadi contoh bagi para pemimpin politik di negara-negara Barat.
Pandangan ini diungkapkan oleh Rovshan Ibrahimov, seorang profesor di Departemen Hubungan Internasional di Webster University, dalam analisis yang dimuat di The Telegraph. Ibrahimov membahas kebijakan ekonomi Prabowo yang ia sebut sebagai “Prabowonomics”, dengan fokus pada pembentukan Danantara Indonesia.
“Untuk merombak struktur yang sudah terlanjur mengakar, dibutuhkan ketegasan yang luar biasa,” ujar Ibrahimov yang dikutip dari The Telegraph pada 18 September 2026.
Dia menjelaskan bahwa restrukturisasi terhadap BUMN yang telah beroperasi selama puluhan tahun memerlukan keberanian untuk menghadapi berbagai kepentingan yang telah mapan.
Ibrahimov membandingkan langkah Prabowo dengan tantangan yang dihadapi oleh negara-negara Barat, seperti Inggris dan Amerika Serikat. Ia mengamati bahwa pemerintah di negara-negara tersebut sering kali mengalami kesulitan saat harus memangkas struktur pemerintahan atau mengambil keputusan yang dapat menimbulkan resistensi.
Dalam analisisnya, Ibrahimov menyoroti besarnya skala restrukturisasi BUMN di bawah Danantara. Prabowo sebelumnya memperkirakan terdapat antara 300 hingga 400 entitas, namun setelah dilakukan pemetaan, jumlahnya ternyata mencapai 1.074 entitas.
Struktur yang kompleks ini, menurut Ibrahimov, tumbuh melalui pembentukan anak perusahaan dan entitas turunan yang menciptakan lapisan organisasi yang semakin rumit. Hal ini dapat mengakibatkan lemahnya akuntabilitas, tumpang tindih fungsi, dan peningkatan potensi pemborosan.
Hingga Agustus 2026, Danantara dilaporkan telah mengurangi 290 entitas melalui langkah-langkah seperti merger, likuidasi, dan divestasi. Sementara itu, target yang ditetapkan oleh Prabowo adalah merestrukturisasi 300 entitas pada akhir tahun.
Ibrahimov juga membahas kritik yang dialamatkan kepada Danantara yang dianggap memiliki kekuasaan ekonomi yang sangat besar dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Di samping itu, mandat Danantara dianggap lebih luas dibandingkan dengan model sovereign wealth fund konvensional yang umumnya fokus pada investasi dan keuntungan finansial jangka panjang.
Ia menambahkan bahwa Danantara diarahkan untuk memanfaatkan dividen dan aset BUMN dalam mendukung prioritas pembangunan nasional. Salah satu agenda penting yang disorot adalah upaya untuk meningkatkan pengolahan bahan mentah di dalam negeri, yang diharapkan dapat menciptakan nilai tambah dan membuka lapangan pekerjaan baru.
➡️ Baca Juga: Jadwal Bank Tutup Libur Nyepi dan Lebaran 2026: Cek Tanggal Penting yang Perlu Dicatat
➡️ Baca Juga: Cadangan BBM RI Aman di Atas Standar Minimum Nasional, Jaminan Bahlil yang Kuat
