Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir, mendorong pimpinan serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur untuk memperkuat pengawasan terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ia menekankan pentingnya pemanfaatan data dan sistem digital dalam proses ini. Menurutnya, transparansi informasi dalam sistem pemerintahan dapat berfungsi sebagai alat vital untuk mencegah potensi penyimpangan sejak awal perencanaan.
Pernyataan tersebut disampaikan Tomsi saat memberikan arahan dalam acara Pendalaman Tugas Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Jatim yang berlangsung di Hotel Mercure Ancol, Jakarta, pada hari Kamis, 17 September 2026.
Tomsi mengungkapkan bahwa kemajuan teknologi kini memungkinkan setiap aspek pemerintahan dapat lebih mudah dilacak. Dengan adanya Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) serta sistem pengadaan elektronik, semua data yang berkaitan dengan perencanaan, penganggaran, pengadaan, hingga pelaksanaan kegiatan dapat dipantau dengan tingkat keterbukaan yang lebih tinggi.
“Karena semua aktivitas dan pelaksanaan tugas kita kini tidak bisa disembunyikan, Menteri Dalam Negeri berinisiatif untuk mendorong langkah-langkah pencegahan,” tegas Tomsi.
Ia menilai bahwa keterbukaan data ini seharusnya dipahami sebagai langkah untuk mencegah kesalahan, bukan semata-mata untuk menemukan kesalahan. Dengan pemahaman yang baik mengenai cara penelusuran data pemerintahan, diharapkan pemerintah daerah dan DPRD dapat lebih teliti dalam memastikan bahwa setiap tahapan kegiatan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Di kesempatan yang sama, Tomsi juga menyampaikan bahwa Kemendagri bersama dengan aparat penegak hukum terus berupaya mendorong langkah-langkah pencegahan dengan melakukan pendalaman terhadap tata kelola pemerintahan daerah. Ia berharap forum ini dapat memberikan ruang bagi pimpinan dan anggota DPRD untuk memahami berbagai risiko yang mungkin muncul dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program.
“Harapannya adalah kita benar-benar memahami perspektif aparat penegak hukum terhadap aturan yang berkaitan dengan kegiatan atau pekerjaan kita,” tambahnya.
Tomsi menekankan pentingnya pemahaman terhadap regulasi agar terdapat keselarasan pandangan antara penyelenggara pemerintahan dan aparat penegak hukum. Dengan demikian, setiap kebijakan dan kegiatan dapat dirancang dengan cermat sambil tetap memprioritaskan kepentingan masyarakat.
Selain membahas aspek tata kelola dan pencegahan, Tomsi juga mengingatkan bahwa DPRD memiliki peran yang sangat penting dalam mengawasi efektivitas APBD untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Ia menekankan bahwa belanja pemerintah merupakan salah satu elemen yang signifikan dalam mempengaruhi aktivitas ekonomi, sehingga perlu diarahkan agar dapat memberikan dampak positif yang nyata bagi masyarakat.
Dengan adanya dorongan ini, diharapkan DPRD Jatim dapat lebih proaktif dalam melakukan pengawasan APBD yang berbasis data. Ini adalah langkah strategis untuk memastikan bahwa setiap dana yang dialokasikan dapat digunakan secara efisien dan efektif, serta memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
Keberhasilan pengawasan APBD tidak hanya bergantung pada kemampuan DPRD, tetapi juga membutuhkan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat. Dalam hal ini, partisipasi publik menjadi aspek penting untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran daerah.
Upaya untuk meningkatkan pengawasan ini juga sejalan dengan komitmen pemerintah untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan transparan. Dengan memanfaatkan teknologi dan data, diharapkan semua pihak dapat lebih mudah mengakses informasi yang berkaitan dengan pengelolaan APBD.
Tomsi menambahkan bahwa peningkatan pengawasan terhadap APBD harus dilakukan secara berkelanjutan. Ini berarti penting untuk melakukan evaluasi dan penyesuaian terhadap kebijakan dan prosedur yang ada, agar dapat terus meningkatkan efektivitas pengelolaan anggaran daerah.
Masyarakat juga diharapkan dapat lebih aktif berpartisipasi dalam proses pengawasan ini. Melalui pemahaman yang lebih baik tentang APBD, masyarakat dapat memberikan masukan dan kritik yang konstruktif kepada pemerintah daerah dan DPRD.
Dengan kolaborasi yang baik antara DPRD, pemerintah daerah, dan masyarakat, maka pengawasan APBD dapat berjalan lebih optimal. Ini pada gilirannya akan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dan kesejahteraan masyarakat yang lebih merata di Provinsi Jawa Timur.
Melalui pendekatan yang berbasis data, diharapkan pengawasan APBD dapat menjadi lebih akurat dan efektif. Ini akan menciptakan fondasi yang kuat untuk pembangunan yang berkelanjutan dan berorientasi pada kepentingan rakyat.
Tomsi mengharapkan semua pihak dapat bersinergi dalam mengawasi penggunaan APBD agar setiap alokasi anggaran benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Dengan demikian, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran daerah dapat terwujud secara nyata.
➡️ Baca Juga: Frontier Ternyata Bisa Prediksi Cuaca 30 Hari Dengan Akurasi 95 Persen Kok Bisa Ya
➡️ Baca Juga: <p>Pembaruan iOS 26: Yang Baru di Pages, Keynote, dan Numbers</p>
