Qnews.co.id – Masa yang tergabung dalam Koalisi Pemerhati Korupsi kota Palopo menggelar aksi demontrasi di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (20/2/2025).
Dalam aksi ini, ratusan masa dari Koalisi Pemerhati Korupsi dengan tegas menyoroti beberapa dugaan kasus korupsi yang melibatkan pejabat setempat dan putra mahkota Palopo, yakni FKJ.
Ivan Palampuri selaku korlap Koalisi Pemerhati Korupsi Kota Palopo mengatakan, dugaan kasus korupsi yang terjadi di tingkat pemerintahan kota Palopo tentu sangat merugikan negara.
Apalagi, hingga saat ini beberapa dugaan kasus korupsi di Kota Palopo terbilang mangkrak, sehingga berdampak pada kepercayaan publik, khususnya di Kota Palopo terhadap kinerja pemerintah dalam menangani kasus korupsi.
“Kami Koalisi Pemerhati Korupsi kita Palopo hari ini menggelar aksi demontrasi di gedung KPK dalam hal ini membawa berapa data dugaan kasus korupsi yang mangkrak dan menelan anggaran ratusan miliar di Kota Palopo,” kata Ivan Palampuri.
Ivan juga mengatakan, dugaan penyalahgunaan anggaran yang melibatkan yang dilakukan oleh para pejabat tinggi dan Putra Mahkota Palopo, menciptakan ketidakadilan sosial bagi masyarakat yang seharusnya menikmati manfaat dari proyek pembangunan infrastruktur dan program sosial.
“Khusunya pembangunan menara payung yang menelan anggaran kurang lebih seratus miliar yang sampai hari ini mangkrak belum beroperasi. Kemudian pembangunan repitalisasi islamic center yang anggarannya hingga puluhan miliar dan juga mangkrak dan masih banyak lagi,” ujar Ivan Palampuri.
Selain itu, Koalisi Pemerhati Korupsi juga menyoroti ketegasan dari institusi pemerintah dalam menangani dan memberantas praktik-praktik korupsi yang terjadi di kota Palopo.
“Dan pembangunan taman Kirab di kota Palopo yang beberapa tahun lalu telah diperiksa oleh Polda Sulawesi Selatan juga mangkrak. Untuk itu, aksi kami di gedung merah putih ini meminta KPK menindaklanjuti beberapa laporan yang telah kami masukan ke KPK beberapa hari yang lalu agar penyidik KPK datang memeriksa di kota Palopo,” tegasnya.
Berikut Poin-poin Tuntutan yang diberikan Koalisi Pemerhati Korupsi:
- Penyelidikan Mendalam dan Transparansi
- Pemulihan Kerugian Negara dan Sanksi Tegas
- Peningkatan Pengawasan terhadap Proyek Pemerintah
Koalisi meminta agar proyek-proyek yang melibatkan anggaran publik di masa depan diawasi dengan ketat oleh lembaga-lembaga pengawasan independen dan melibatkan partisipasi aktif masyarakat untuk memastikan tidak ada lagi penyalahgunaan anggaran.
Koalisi Pemerhati Korupsi Kota Palopo berkomitmen untuk mengawal proses hukum ini hingga ada keputusan yang jelas dan tegas. Mereka menegaskan bahwa korupsi tidak boleh dibiarkan berkembang di kota Palopo, karena selain merugikan rakyat, korupsi juga menghambat kemajuan dan pembangunan yang seharusnya dirasakan oleh seluruh masyarakat.
Demonstrasi dan pernyataan sikap ini menjadi bukti nyata dari perjuangan masyarakat Palopo dalam menjaga keadilan dan integritas pemerintahan mereka.
Demikian pernyataan tegas dari Koalisi Pemerhati Korupsi Kota Palopo, yang berkomitmen untuk terus mengawal proses hukum terkait kasus korupsi ini. Sebagai masyarakat yang peduli dengan masa depan kota, mereka berharap agar pemerintah dan penegak hukum segera mengambil langkah nyata untuk mengatasi masalah ini dan mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan yang bersih dan transparan.
