Qnews.co.id, JAKARTA – Pemerintah menerapkan scheme financing dapat membantu rakyat untuk memiliki rumah layak huni dan terjangkau.
Menteri BUMN Erick Thohir mengungkapkan tujuan scheme financing adalah membantu masyarakat untuk memiliki rumah dengan cicilan yang jauh lebih ramah.
“Kita mendorong scheme financing di mana tenor ini yang hanya 15 tahun, kalau bisa diperpanjang jadi 30 tahun,” kata Erick di Jakarta, Kamis (7/11).
Harapannya, masyarakat bisa memiliki rumah dengan harga yang terjangkau kerena didukung oleh tenor cicilan yang lebih panjang. Kebijakan ini nantinya akan diterapkan secara menyeluruh di sektor properti, tidak hanya terbatas di rumah sederhana.
“Bukan hanya untuk rumah rakyat, tapi ini menyeluruh. Baik itu rumah rakyat, menengah ataupun kelas lainnya,” paparnya.
Melalui scheme financing ini diharapkan bisa membantu dalam menaikkan daya beli masyarakat, utamanya untuk bisa memiliki rumah.
“Kita mendorong masyarakat juga, kita menaikkan daya belinya. Karena tadi, terkait cicilan rumah itu bisa diperpanjang,” ujar Erick.
Di kesempatan yang sama, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirat menjelaskan upaya membantu masyarakat agar bisa memiliki rumah membutuhkan kerja sama dan kolaborasi antar kementerian/lembaga negara.
“Hari ini merasa punya semangat baru, karena dua minggu ini, Pak Erick dan saya belanja masalah dan belanja dukungan untuk memetakan letak masalah, dimana ada dukungan,” kata Maruarar.
Menurut Maruarar, hal ini bukan pekerjaan sendirian dan bukan keberhasilan sendirian, tapi dilakukan secara bersama-sama melalui sebuah tim.
“Seperti kata Presiden Prabowo Subianto yakni super tim dan itu keberhasilan bersama. Saya yakin semua kabinet merah putih punya komitmen yang sama, punya karakter baik untuk rakyat Indonesia,” jelasnya.
Adapun kunci utama penanganan backlog perumahan, kata Maruarar, adalah kolaborasi dari semua pemangku kepentingan bidang perumahan. Mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, pengembang, perbankan, masyarakat hingga kepedulian sosial sektor swasta.
Dengan begitu, masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang setiap harinya bekerja di sektor informal bisa merasakan manfaat dari program perumahan yang telah dicanangkan pemerintah.
Sebagai informsi, Backlog kepemilikan rumah berdasarkan data Susenas tahun 2023 sebesar 12,75 juta menjadi 9,9 juta unit.
Persentase dan jumlah rumah tangga yang tidak memiliki akses terhadap hunian layak juga mengalami penurunan, dari tahun 2020 sebesar 29,4 juta menjadi 26,9 juta rumah tangga di tahun 2023.
