Qnews.co.id, JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan pemerintah masih terus mengkaji formulasi subsidi BBM yang tepat sasaran kepada masyarakat. Salah satu opsi yang turut dikaji adalah subsidi langsung ke masyarakat yang membutuhkan.
Menteri Bahlil juga membeberkan bahwa upaya optimalisasi dan akselerasi dari kajian itu, merupakan amanat langsung dari Presiden Prabowo sebagai Ketua Tim Khusus Subsidi.
Pemerintah, kata Bahlil, berupaya terus menerus untuk membahas sejumlah langkah konkret terkait upaya subsidi yang lebih tepat sasaran.
“Kebetulan kami sendiri yang ditunjuk sebagai ketua tim dan waktu dekat akan melaporkan ke Pak Presiden untuk menjadi bahan referensi bagi keputusan presiden,” ujar Bahlil dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (1/11).
Bahlil juga menegaskan, kebijakan subsidi yang tepat sasaran haruslah ditinjau secara cermat, karena akan berpengaruh langsung kepada masyarakat. Karena itu, pemerintah tidak ingin subsidi justru diberikan kepada mereka yang tidak berhak.
“Yang lagi kita hitung sekarang adalah tentang subsidi tepat sasaran. Data-datanya harus pas. Kita juga harus tahu siapa yang paling berhak mendapatkan subsidi. Saat ini semuanya masih dihitung,” paparnya.
Bahlil juga menjelaskan bahwa pemerintah sedang mempertimbangkan sejumlah skema pemberian subsidi, termasuk opsi subsidi langsung kepada masyarakat yang berhak.
“Ada beberapa formula yang tengah dikaji. Salah satunya subsidi langsung. Jika kajian ini rampung, kami segera melaporkannya kepada Bapak Presiden,” terang Bahlil.
Sejauh ini, pemerintah telah menetapkan alokasi anggaran subsidi energi untuk tahun anggaran 2025. Adapun fokus utama subsidi pada tahun depan adalah Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Liquefied Petroleum Gas (LPG).
Hasil rapat Kerja Menteri ESDM dengan Komisi VII DPR RI pada tanggal 27 Agustus 2024 lalu, ditetapkan volume BBM bersubsidi untuk tahun 2025 sebesar 19,41 juta kiloliter (KL). Rinciannya, minyak tanah 0,52 juta KL dan solar sebanyak 18,89 juta KL. Khusus untuk LPG 3 kg, pemerintah telah mengalokasikan sebanyak 8,2 juta metrik ton.
Pemerintah berharap skema subsidi yang lebih tepat sasaran sehingga bisa mendorong efisiensi anggaran, sekaligus menjamin bantuan negara dirasakan langsung oleh masyarakat yang membutuhkan.
