Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Brian Yuliarto, mengimbau kepada rektor se-Indonesia untuk tidak menambah program studi (Prodi) secara berlebihan. Ia menyarankan agar Prodi dengan rumpun keilmuan yang serupa digabungkan. Langkah ini dinilai akan mempermudah pengelolaan perguruan tinggi dan meningkatkan efisiensi dalam proses akreditasi.
Brian menyampaikan harapannya saat membuka Konvensi Nasional Pendidikan Indonesia (Konaspi) XII Tahun 2026 di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, pada Jumat lalu. Ia menyatakan, “Mumpung para rektor berkumpul, tolong jangan kebanyakan Prodi. Pegel ngurus akreditasi. Prodi-prodi itu digabung-gabungin saja, dimerger.”
Menurutnya, penggabungan Prodi dapat berkontribusi dalam mengurangi beban administrasi serta menyederhanakan proses akreditasi di perguruan tinggi, tanpa harus mengurangi jumlah mahasiswa yang terdaftar. Ini adalah langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi di berbagai lembaga pendidikan.
Brian memberikan ilustrasi yang cukup jelas. Misalnya, jika terdapat lima Prodi yang masing-masing memiliki 100 mahasiswa, maka kelima Prodi tersebut dapat digabung menjadi satu Prodi dengan total mahasiswa yang sama. Dengan cara ini, tidak hanya jumlah mahasiswa yang tetap, tetapi juga pengelolaan administrasi dan akreditasi yang lebih sederhana.
Ia menjelaskan lebih lanjut, “Administrasi jadi lebih mudah, akreditasi yang sebelumnya dilakukan lima kali setiap lima tahun kini bisa dilaksanakan hanya satu kali. Manajemen juga akan lebih ringan, sehingga semuanya menjadi lebih simpel.”
Menteri Brian juga menekankan bahwa pengembangan ilmu pengetahuan tidak harus selalu ditandai dengan pembukaan Prodi baru. Ia berpendapat, perguruan tinggi harus memberikan ruang bagi pengembangan ilmu yang lebih luas tanpa terjebak pada sekat-sekat administratif yang terlalu ketat.
Sebagai contoh, bidang teknik elektro kini telah berkembang menjadi berbagai spesialisasi, seperti teknik telekomunikasi, teknik biomedis, teknik informatika, dan teknik kecerdasan buatan. Hal ini menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan dapat berkembang tanpa harus membentuk Prodi baru yang terpisah.
Brian mendesak agar bidang keilmuan pada jenjang sarjana tidak terlalu sempit. Dengan demikian, lulusan memiliki lebih banyak peluang untuk memperluas kompetensi mereka dan memasuki berbagai sektor pekerjaan yang beragam.
“Yang perlu kita fokuskan untuk dikembangkan bukanlah Prodinya, melainkan keilmuannya. Prodi hanyalah aspek administratif. Jangan mempersempit ruang lingkup keilmuan dengan pembatasan administratif yang kaku,” tegas Brian.
Ia meminta kepada rektor se-Indonesia untuk tidak berlomba-lomba dalam membuka Prodi baru hanya karena adanya bidang keahlian tertentu yang ingin dikembangkan menjadi program studi tersendiri. Hal ini dapat berpotensi menciptakan redundansi yang tidak diperlukan.
“Jadi, saya titip pesan, Bapak/Ibu, tolong di-merger saja Prodinya supaya lebih gampang. Administrasi menjadi lebih mudah, dan akreditasi juga lebih terjangkau,” tambahnya.
Brian menekankan bahwa penyederhanaan Prodi sejalan dengan perubahan paradigma pendidikan tinggi. Kini, fokus beralih dari orientasi keluaran (output) menuju hasil dan dampak (outcome) yang lebih signifikan. Dengan langkah ini, diharapkan pendidikan tinggi dapat memberikan kontribusi yang lebih besar bagi masyarakat dan dunia kerja.
➡️ Baca Juga: Transformasi Metode Pengajaran di Era Digital Melalui Peran Kecerdasan Buatan
➡️ Baca Juga: Dampak Erupsi Anak Krakatau Memicu Peralihan Penumpang Pesawat ke Kereta Api di Semarang
