Pemerintah Indonesia telah mengumumkan berbagai insentif untuk memacu investasi serta perkembangan industri kendaraan listrik berbasis baterai (KBLBB) di tanah air. Namun, fasilitas yang ditawarkan tidak diberikan secara sembarangan dan mengharuskan ada komitmen dari para produsen.
Produsen mobil listrik yang ingin menikmati insentif ini diwajibkan memenuhi sejumlah persyaratan, termasuk kewajiban untuk memproduksi kendaraan di dalam negeri serta memenuhi ketentuan mengenai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).
Ketentuan-ketentuan ini diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2023, yang merupakan revisi dari Perpres Nomor 55 Tahun 2019. Peraturan ini bertujuan untuk mempercepat program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai untuk transportasi darat.
Pemerintah menyediakan berbagai bentuk insentif untuk mendukung industri kendaraan listrik. Fasilitas yang ditawarkan mencakup insentif bea masuk, pengurangan atau pembebasan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta insentif terkait pembangunan infrastruktur pengisian untuk kendaraan listrik.
Bagi perusahaan yang melakukan pengadaan mobil listrik dalam bentuk Completely Built-Up (CBU), Perpres 79/2023 juga menjelaskan insentif yang dapat diterima. Fasilitas ini meliputi pengurangan atau pembebasan bea masuk, PPnBM, dan pajak daerah dalam kondisi tertentu.
Namun, ada kewajiban yang harus dipenuhi oleh perusahaan yang menerima fasilitas tersebut.
Pasal 19A dalam Perpres 79/2023 menetapkan bahwa pemberian insentif akan dilakukan dengan syarat perusahaan KBL berbasis baterai berkomitmen untuk memproduksi kendaraan listrik di Indonesia dalam jumlah dan jangka waktu yang telah ditentukan, sekaligus memenuhi ketentuan TKDN.
Selain itu, perusahaan juga diwajibkan untuk memberikan jaminan dengan nilai sebesar insentif yang diterima.
Dengan kata lain, insentif yang diberikan pemerintah kepada produsen tidak sekadar fasilitas tanpa tanggung jawab. Ada target spesifik yang harus dipenuhi oleh perusahaan setelah memperoleh fasilitas tersebut.
Peraturan ini juga mengatur konsekuensi bagi perusahaan yang gagal memenuhi komitmen demi menjaga keberlanjutan investasi.
Dalam Pasal 19A ayat (4), dinyatakan bahwa perusahaan yang tidak dapat memenuhi komitmen produksi akan dikenakan sanksi setara dengan jumlah insentif yang telah diterima. Besaran sanksi ini akan dihitung secara proporsional berdasarkan jumlah produksi yang tidak terealisasi.
Melalui mekanisme ini, pemerintah pada dasarnya mengaitkan pemberian insentif dengan realisasi investasi dan produksi kendaraan listrik di Indonesia.
Kebijakan ini sejalan dengan target peningkatan TKDN untuk kendaraan listrik. Untuk KBL berbasis baterai dengan roda empat atau lebih, pemerintah menetapkan TKDN minimum sebesar 40 persen untuk periode 2022-2026. Angka ini akan meningkat menjadi 60 persen pada tahun 2027-2029 dan mencapai 80 persen mulai tahun 2030.
➡️ Baca Juga: Unboxing Suvenir Bridesmaid Syifa Hadju dengan Isi Mewah dan Menarik untuk Diketahui
➡️ Baca Juga: Samsung Galaxy S26 Ultra: Keunggulan Rekaman Video dengan Kamera Telefoto 5x
