Tragedi 1998 Bukan Pelanggaran HAM, Alvin Lim: Menteri Goblok

Founder LQ Indonesia Law Firm, Alvin Lim mendesak KPK segera memeriksa calon gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi

Qnews.co.id – Founder LQ Indonesia Law Firm, Alvin Lim buka suara menanggapi pernyataan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, yang mengatakan tragedi Mei 1998 bukanlah pelanggaran HAM berat.

Menurut Alvin Lim hal yang dikatakan Yusril merupakan bagian dari strategi politik untuk menghilangkan kesan bahwa pelanggaran HAM berat benar-benar tidak terjadi, terutama pada tragedi Mei 1998.

Bacaan Lainnya

“Yusril Ihza Mahendra menyebut peristiwa 98 bukan lah pelanggaran HAM, ini menteri goblok, jadi ada upaya untuk menghilangkan itu untuk mencari muka ke Pak Prabowo,” kata Alvin Lim di Hotel Mercure, Lampung, Senin (11/11).

Alvin Lim pun mengaku heran dengan sikap Yusril yang menganggap hal tersebut bukan pelanggaran HAM. Padahal, Yusril Ihza Mahendra merupakan orang yang paham hukum.

Apalagi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyampaikan tragedi 1998 merupakan kategori pelanggaran HAM berat.

“Ini kan secara tidak langsung mereka tidak mampu untuk memberantas masalah hukum, jelas-jelas peristiwa 98 itu pelanggaran HAM sebagaimana pernyataan Komnas HAM,” tegasnya.

Alvin Lim menyebut bahwa kasus tragedi 98 tersebut memang harus diusut sampai tuntas. Sebab, sudah banyak memakan korban jiwa warga sipil hingga mahasiswa. Termasuk keturunan minoritas chines.

Selain itu, Alvin Lim menyebut sikap Yusril tersebut menunjukkan ketidakmampuannya dalam menyelesaikan persoalan hukum.

“Itu Yusril nggak tau kali ya tragedi ini banyak memakan korban, banyak yang diculik, dibunuh, mahasiswa, wanita-wanita pada diperkosa masyarakat dan banyak juga minoritas Chines yang menjadi korban, harusnya lo Yusril mikir,” ucapnya.

Oleh karena itu, Founder Quotient Fund itu menyatakan pesimis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto bakal mampu memberantas mafia hukum di lingkungan Kejaksaan Agung (Kejagung), Polri hingga Mahkamah Agung (MA).

Ketidakyakinan Alvin Lim itu lantaran melihat menteri, wakil menteri hingga kepala badan lembaga masih banyak diisi oknum mafia hukum. Kendati begitu, ia tak menyebut secara detail terkait oknum yang dimaksud tersebut.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan