Qnews.co.id – Tim LQ Indonesia Lawfirm meminta Presiden Prabowo Subianto memberikan atensi terkait dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur (Jaktim) dalam memutuskan Pekara Nomor: 142/Pdt.6G/2024/PN. JKT.TIM.
Hal tersebut disampaikan Tim LQ Indonesia Lawfirm, advokat Alkausar Akbar dan Elly Susanti usai mendatangi Badan Pengawas Mahkamah Agung (Bawas), pada Jumat (18/1/2024).
“Kami meminta Presiden Prabowo, Ketua Mahkamah Agung untuk memberi atensi pelaporan pelanggaran kode etik majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang ditolak oleh Komisi Yudisial,” kata Akbar.
Menurut Akbar, putusa KY tersebut secara tidak langsung menjadi citra buruk bagi pemerintahan Presiden Prabowo yang berkomitmen memberantas mafia hukum.
Sebab, laporan tersebut sudah sesuai substansi Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor: 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/ P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.
Di tempat yang sama, advokat Elly Susanti juga menilai bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengadili Perkara Nomor: 142/Pdt.6/2024/PN. JKT. TIM sebagai Terlapor pada laporan tim LQ Indonesia Lawfirm ke KY, tidak pernah mempertimbangkan alat bukti yang telah diberikan oleh kliennya dalam perkara tersebut.
Beberapa alat bukti yang sudah di berikan oleh klien LQ Indonesia Lawfirm atas nama R. Lutfi bin Ali Altway seperti:
A. Asli Surat Eigendom Verponding No. 8923 sisa atas nama Sech Abdullah bin Awab Atoeway diberi tanda T1-1:
B. Asli Surat Dinas Perumahan Nomor: 1719/1.711.3 tanggal 3 November 1993, diberi tanda T1-3:
C. Fotokopi Surat Dinas Perumahan Nomor: 1214/1.711.9 tanggal 28 Januari 1999 diberi tanda T1-6:
D. Fotokopi surat Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta Nomor: 3038/600.18-31/X/2014 tanggal 28 Oktober 2014 diberi tanda T1-7:
E. Fotokopi surat keterangan dari Rukun Tetangga 001 / Rukun Warga 04 Nomor: 001/KET/001-04/XII/14 tanggal 19 Desember 2014, diberi tanda T1-8:
F. Fotokopi surat keterangan dari Rukun Tetangga 001 / Rukun Warga 004
“Nomor: 001/KET/001-04/V/14 tanggal 26 Mei 2014, diberi tanda T1-9. Semua alat bukti ini tidak pernah ada didalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 480/PDT.6.1992/PN.JKT.Pst dan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 345/PDT/1995/PT.DKI, akan tetapi Majelis Hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor: 142/Pdt.G/2024/PN JKT.TIM tidak mempertimbangkan alat bukti klien kami dan itu merupakan tindakan yang tidak professional,” ujarnya.
Advokat Elly Susanti juga menilai sejak awal persidangan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam memeriksa perkara nomor: 142/ Pdt.G/2024/PN JKT.TIM, tidak memperhatikan asas-asas umum tempat pengajuan gugatan (Kompetensi Relatif).
“Didalam asas tersebut dikatakan kalau gugatan itu tentang benda tidak bergerak, maka gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya terletak benda tidak bergerak itu. Pada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor: 142/Pdt.G/2024/PN JKT.TIM tertanggal 5 September 2024 menyatakan klien kami adalah sebagai pemegang hak yang sah atas Tanah dan bangunan di Jl. Pecenongan 40, Kelurahan Kebon Kelapa, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1444/KEBON KELAPA seluas 3120 m2, Surat Ukur No. 875/1986 tanggal 30 Desember 1986 atas nama Perseroan Terbatas PT. Multi Aneka Sarana (PENGGUGAT) atau setempat dikenal dengan Jl. Pecenongan 40, Kelurahan Kebon Kelapa, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat,” jelas Elly.
“Kalau dilihat secara gramatikal dari Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tersebut mengadili terkait objek sengketa benda tidak bergerak yaitu Tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Pecenongan Nomor 40, Kelurahan Kebon Kelapa, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat dan seharusnya penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bukan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur,” sambungnya.
Dengan begitu, Advokat Alkausar Akbar menilai tindakan Majelis Hakim yang mengadili di Pengadilan Negeri Jakarta Timur merupakan tindakan yang tidak professional seperti diatur didalam Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor: 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.
“Jadi, sudah sangat jelas Komisi Yudisial tidak boleh, tidak menerima Laporan kami atas alasan kemandirian hakim, karena alasan yang sudah kami jabarkan tertuang di dalam Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor: 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim,” tegas Alkausar Akbar.
LQ INDONESIA LAWFIRM adalah firma hukum terdepan dalam menangani kasus-kasus besar di Indonesia beralamat di Jalan Raya Pasar Jum’at Nomor 38,C,D,E, RT 009 / RW 007, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan.
LQ Indonesia Lawfirm Cabang Jakarta Selatan menyediakan layanan Konsultasi Hukum, Pendampingan Hukum dan Jasa Retainer. LQ Indonesia Lawfim Cabang Jakarta Selatan menangani berbagai kasus:
Pidana: Perusahaan dan Korporasi
Perdata: Penagihan
TIPIKOR: Asuransi dan Perbankan
Perkawinan: Perlindungan Konsumen
Kepailitan: PKPU
Pajak: Dan Lain-lain
Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi LQ Indonesia Lawfirm Cabang Jakarta Selatan, nomor Hotline: 0811-1023-489
