Presiden Donald Trump kembali menarik perhatian publik dengan pernyataan kontroversialnya yang berkaitan dengan pemilu mendatang di Amerika Serikat. Dalam sebuah pidato di konvensi pemilu sela Partai Republik yang berlangsung di Dallas, ia mengumumkan rencananya untuk memberikan uang tunai sebesar 5.000 USD, yang setara dengan Rp 87,76 juta, kepada setiap warga negara AS jika Partai Republik berhasil mempertahankan kendali atas DPR dan Senat dalam pemilu sela yang akan datang.
Menurut laporan yang diperoleh, janji yang diungkapkan oleh Trump diperkirakan akan memerlukan dana lebih dari 1 triliun USD atau sekitar Rp 17,5 kuadriliun. Hal ini memicu kekhawatiran terkait implikasi etika dari janji tersebut. Namun, di sisi lain, langkah ini juga mencerminkan ketidakpastian yang dirasakan oleh Partai Republik menjelang pemilu penting yang dijadwalkan pada bulan November mendatang.
“Ketika Partai Republik menang, Anda juga akan merasakan kemenangan itu, dan Anda akan mendapatkan 5.000 USD,” ujar Trump di hadapan para pendukungnya yang bersorak gembira.
Dalam pidato yang berlangsung hampir dua jam tersebut, Trump juga meminta para pemilih untuk membayangkan dirinya sebagai calon presiden, meskipun tingkat popularitasnya yang rendah membuat banyak kandidat Partai Republik memilih untuk tidak hadir di acara yang sama.
Di dalam kampanye tersebut, Trump menyampaikan klaim yang menyatakan bahwa dua tahun pertama masa jabatannya adalah periode paling sukses dalam sejarah kepresidenan, baik dari segi finansial maupun aspek lainnya. Namun, sebagian besar isi pidatonya dipenuhi dengan peringatan yang mencemaskan tentang konsekuensi jika Partai Demokrat meraih kekuasaan di DPR atau Senat selama dua tahun terakhir masa jabatannya.
“Ada ancaman serius yang menggelayut di atas negara kita. Kita harus mengatasi komunisme di tanah Amerika,” tegasnya.
Trump dan Partai Republik berharap bahwa konvensi pemilu sela ini, yang merupakan yang pertama dalam sejarah Partai Republik, dapat menggalang dukungan yang lebih besar untuk mereka. Meskipun begitu, banyak analisis yang memperkirakan bahwa Partai Republik berisiko kehilangan kendali atas DPR dalam pemilu mendatang.
Namun, dengan tingkat popularitas Trump yang rendah, di mana persetujuannya hanya sekitar 38 persen, banyak kandidat dari Partai Republik yang menghadapi tantangan ketat memilih untuk tidak berpartisipasi dalam acara dua hari tersebut.
➡️ Baca Juga: UICI Wisuda 56 Lulusan S1, Tunjukkan Keberhasilan Program ‘Kuliah di Awan’ yang Kredibel
➡️ Baca Juga: Rekomendasi Laptop Terbaik untuk Belajar Data Science dan Olah Data Skala Besar
