Pimpinan Pusat Angkatan Muda Partai Golkar (PP AMPG) aktif merealisasikan program kerja yang berfokus pada infrastruktur, khususnya pembangunan sumur air bersih untuk masyarakat di wilayah yang tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Proyek ini dilaksanakan di Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang, Jawa Timur, sebagai bagian dari komitmen PP AMPG untuk memberikan dampak positif bagi masyarakat, terutama dalam memenuhi kebutuhan dasar berupa akses terhadap air bersih yang layak.
Sekretaris Jenderal PP AMPG, Ubaidillah, menekankan bahwa inisiatif ini bertujuan untuk membantu meringankan beban masyarakat yang menghadapi situasi kekeringan pada puncak musim kemarau yang ekstrem.
“Atas instruksi Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bapak Bahlil Lahadalia, kami para kader Partai Golkar diminta untuk berkontribusi secara nyata di tengah masyarakat,” ungkap Ubaidillah dalam keterangannya pada Senin, 7 September 2026.
Ubaidillah menjelaskan bahwa ia diinstruksikan oleh Ketua Umum PP AMPG, Said Aldi Al-Idrus, untuk melakukan peninjauan langsung terhadap pembangunan sumur air bersih yang berlokasi di salah satu daerah dengan tingkat kekeringan yang tinggi.
“Alhamdulillah, kami sudah menyelesaikan pembangunan ini, dan air yang dihasilkan dapat langsung dikonsumsi. Ini adalah program yang berdampak positif bagi masyarakat Desa Lepelle, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang,” jelasnya.
Ubaidillah disambut dengan hangat oleh warga setempat yang mengadakan acara syukuran sebagai ungkapan rasa terima kasih. Dalam acara tersebut, hadir pula Muhammad Anwar, anggota DPRD Kabupaten Sampang.
“Kami berharap bantuan ini dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat. Yang terpenting adalah menjaga dan memanfaatkan fasilitas ini bersama-sama, sehingga kebermanfaatannya dapat dirasakan dalam jangka panjang,” kata Ubaidillah.
Program pembangunan sumur air bersih ini merupakan bagian dari pelaksanaan rencana kerja di bidang Infrastruktur PP AMPG, yang berada di bawah koordinasi Wakil Ketua Umum Bidang Infrastruktur, Rizky Maulana.
Rizky Maulana menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur dasar tidak hanya berkaitan dengan aspek fisik, tetapi juga harus berfokus pada peningkatan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.
“Program ini menunjukkan bahwa organisasi kepemudaan tidak hanya berperan dalam ranah politik, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk memberikan kontribusi sosial dan pembangunan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujarnya.
➡️ Baca Juga: KPK Ungkap Kepala Daerah Serahkan THR ke Penegak Hukum untuk Hindari Penindakan
➡️ Baca Juga: <p>TikTok Mengatasi ‘Kegagalan Sistem Bertingkat’ yang Berkelanjutan di Tengah Gangguan Pengguna</p>
